Berita

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin/Net

Nusantara

UU Untuk Kepentingan Perempuan Minim, Nurul Arifin Suarakan Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan

KAMIS, 06 MEI 2021 | 00:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan, pendidikan politik bagi perempuan saat ini sangat diperlukan.

Argumentasinya, angka partisipasi perempuan dalam mensukseskan kontestasi ataupun proses dinamika politik dalam negeri dirasa masih rendah.

Analisa Nurul Arifin, saat berbicara kesetaraan gender juga masih menjadi momok yang belum terselesaikan oleh pemerintah dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Memandang masalah berbeda dengan pria, tetap suara perempuan tidak bisa diwakilkan, suarakan apa yang sesuai dengan isi kepala kita,” ucap Nurul Arifin saat memberikan paparan dalam Webinar Pendidikan Pemilih Berbasis Perempuan yang diadakan KPU Bandung seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (5/5).

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, kepemimpinan perempuan baik di dalam lingkup nasional maupun dunia masih sangat kecil, hingga keberhasilan seorang perempuan pun diperlihatkan melalui prestasi.

Dijelaskan Nurul Arifin, beberapa kepemimpinan perempuan yang ada di Jerman dan Singapura bahwa mereka berhasil memberikan contoh bagaimana perempuan mampu untuk berada di posisi strategis dalam pemerintahan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam menggerakkan isu bersama yang perlu untuk dilakukan.

"Mengingat kurangnya peran perempuan dalam menggerakan isu-isu yang bisa menjadi produk undang-undang untuk kepentingan perempuan," jelasnya.

Sementara itu, menurut Dr. Akmaliyah, mengenai peran dan fungsi mahasiswa/i dalam pelaksanaan demokrasi, dimana sebagai generasi milenial sangat penting menjadi bagian dari pengawasan partisipatif Pemilu atau jalannya demokrasi di negeri.

Peranan mahasiswa/i yang tergabung dalam organisasi akan semakin dipermudah guna memastikan pelaksanaan pengawasan jalannya momentum pesta demokrasi yang berlangsung baik pemilihan umum maupun kepala daerah.

"Aktivis organisasi pun bisa melakukan kegiatan atas nama kelompok mapun lembaga organisasi turut serta melakukan sosialisasi edukasi dan motivasi sebagai simulasi kegiatan politik dan demokrasi secara berkala terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal ini masyarakat," paparnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya