Kisruh 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Komisi VIII Sudah Lama Minta Dibenahi

Kisruh yang muncul akibat adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial seperti dilaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada KPK bukan hal baru bagi Komisi VIII DPR RI.

Diakui Wakil Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, parlemen sudah pernah meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibenahi.

"Dari sejak awal, kami Komisi VIII konsisten agar DTKS yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial harus dibenahi," tegas Ace kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/5).

Pembenahan itu, kata Ace, baik proses pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data, dan mekanisme penggunaan untuk program-program bantuan sosial.

Menurut legislator Partai Golkar ini, pembenahan semata untuk memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran.

"Kami ingin program-program bantuan sosial ini tepat sasaran kepada masyarakat yang menerimanya," pungkasnya.