Presiden Joko Widodo (kanan) dan mantan Wapres Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan anggota DPR tahun 2019/Net
Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab mengusulkan M. Jusuf Kalla (JK) turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo memberi mandat kepada mantan Wapres dua periode itu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, gagasan memberi mandat kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua sangat tepat. Sebab, JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.
JK juga diminta untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bahkan JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut.
Selain itu, lanjut Jamiluddin, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur.
"Karena itu, JK sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/5).
Jelas Jamiluddin, JK juga sosok yang memahami budaya, psikologis, dan sosiologis masyarakat Papua. Ini akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua.
"Agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepadanya. Melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan," sebut dia.
JK juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu tim JK berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua.
"Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Inteligen seyogyanya berada dalam kendalinya. Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman," tutur Jamiluddin.
Menurut hemat Jamiluddin, kalau semua itu sepenuhnya dimandatkan kepada JK, maka masalah Papua dalam waktu relatif singkat akan dapat diselesaikan.
"Masalahnya apakah Jokowi mau memberi mandat tersebut?" ucap dia.
