Berita

Presiden Joko Widodo (kanan) dan mantan Wapres Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan anggota DPR tahun 2019/Net

Politik

JK Kredibel Tuntaskan Masalah Papua, Masalahnya Apakah Jokowi Mau Beri Mandat?

RABU, 05 MEI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab mengusulkan M. Jusuf Kalla (JK) turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo memberi mandat kepada mantan Wapres dua periode itu.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, gagasan memberi mandat kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua sangat tepat. Sebab, JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.

JK juga diminta untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bahkan JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut.


Selain itu, lanjut Jamiluddin, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur.

"Karena itu, JK sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/5).

Jelas Jamiluddin, JK juga sosok yang memahami budaya, psikologis, dan sosiologis masyarakat Papua. Ini akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua.

"Agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepadanya. Melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan," sebut dia.

JK juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu tim JK berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua.

"Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Inteligen seyogyanya berada dalam kendalinya. Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman," tutur Jamiluddin.

Menurut hemat Jamiluddin, kalau semua itu sepenuhnya dimandatkan kepada JK, maka masalah Papua dalam waktu relatif singkat akan dapat diselesaikan.

"Masalahnya apakah Jokowi mau memberi mandat tersebut?" ucap dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya