Berita

Perdana Menteri Scott Morrison/Net

Dunia

Morrison: Keputusan Pelarangan Perjalanan Dari India Ke Australia Sudah Bulat, Saya Tidak menyesalinya

SELASA, 04 MEI 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Scott Morrison sekali lagi menekankan bahwa pelarangan perjalanan dari India ke Australia dimaksudkan untuk kebaikan bersama dan menghindari wabah itu masuk ke Australia.

Di tengah kecaman dan desakan berbagai pihak yang menilai keputusannya sama tidak bijak, Morrison menegaskan ia sendiri tidak menyesali keputusannya itu.

"Tantangan yang kami hadapi di sini, bukan hanya penyebaran pandemi yang merajalela di India, tetapi juga tingkat percepatan virus itu di sini di mana kami telah melihat penularan orang yang datang dari India," katanya kepada wartawan, Selasa (4/5), seperti dikutip dari SBS.


Ia mengatakan, tanggung jawabnya adalah memastikan agar rakyat Australia terhindar dari virus sementara pemerintah tengah menerapkan beberapa langkah pencegahan lainnya untuk mencegah gelombang ketiga.

"Saya tidak menyesali keputusan itu," katanya.

Pemerintahannya pada akhir pekan lalu telah menetapkan aturan pelarangan perjalanan dari India ke Australia, dengan deklarasi darurat pemerintah berdasarkan Biosecurity Act, menyatakan warga negara dan penduduk Australia dapat dikenakan denda 66.600  dolar Australua atau hukuman penjara lima tahun karena melanggar penangguhan.

"Sanksinya itu. Tapi akan dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab," kata Morrison.

"Tapi itu diberlakukan dengan serius karena kami perlu mencegah orang datang yang telah berada di India selama 14 hari terakhir karena risiko infeksi yang mereka bawa sangat tinggi," katanya lagi.  

Ia mengingatkan agar semua elemen masyarakat bisa saling membantu dan memberikan dukungannya.  

Jika semua orang bisa bekerja sama, maka Australia bisa jauh lebih kuat dan bisa segera membuka lagi penerbangannya.

Komentar Morrison itu keluar setelah Asosiasi Medis Australia (AMA) menulis kepadanya seruan pemulangan warga Australia yang terdampar di India segera. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya