Berita

Ketua Bidang Hukum dan HAM Gerakan Pemuda Islam, Fery Dermawan/Net

Politik

Giliran GPI Laporkan Azis Syamsuddin Ke MKD

SENIN, 03 MEI 2021 | 16:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kembali dilaporkan perwakilan masyarakat atas pelanggaran kode etik dewan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (3/5).

Kali ini, pihak yang melaporkan Azis ke MKD adalah Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Ketua Bidang Hukum dan HAM Gerakan Pemuda Islam, Fery Dermawan mengatakan, pihaknya melakukan pelaporan terhadap Azis Syamsuddin terkait keterlibatannya dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Walikota Tanjungbalai, M Syahrial, dan oknum penyidik KPK, Stepanus Robin Pattojo.


"Hari ini kami dari Gerakan Pemuda Islam datang melaporkan saudara Azis Syamsudin. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini bukan pelaporan pertama sebenarnya, ada organisasi lain yang sudah melaporkan beberapa hari yang lalu,” kata Fery di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (3/5).

“Tapi kenapa kami masih datang ke sini untuk melapor? Untuk menunjukkan bahwasanya desakan dari masyarakat agar MKD segera memproses saudara Azis Syamsudin,” imbuhnya.

Fery mengaku kedatangannya ke DPR kurang tepat, dikarenakan saat ini parlemen sedang reses. Namun, GPI berharap setelah reses nanti MKD akan menindaklanjuti pelaporannya tersebut.

"Seperti kita ketahui bersama, beliau (Azis Syamsuddin) diduga keras itu terlibat di dalam kasus suap. Beliau diduga memfasilitasi pertemuan di rumah dinas beliau antara Walikota Tanjungbalai inisial MS dengan penyidik KPK inisial SRP," paparnya.

Kejadian itu membuat GPO merasa sangat prihatin. GPI menilai tidak pantas seorang pimpinan DPR RI melakukan hal seperti itu.

"Maka kita berharap MKD segera memproses ini agar jelas terang benderang,” tandasnya. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya