Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang kini oleh pemerintah ditetapkan sebagai kelompok teroris.
Hal tersebut mengacu pada UU 5/2018 yang menyebut bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
"Data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB," ujar Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan BIN, di Jakarta, Senin (3/5).
"Sebanyak 95 orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personil TNI sebanyak 27 orang, dan personil Polri sebanyak 9 orang," imbuhnya.
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani.
Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI Untuk Papua Yorrys Raweyai.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI.
Kata Mahfud, seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB 2504/1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.
Sementara Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengingatkan bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri. Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri.
Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP, yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kembali dikatakan Bamsoet, sepanjang April 2021 telah terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB. Antara lain 8 April 2021, penembakan terhadap seorang guru, di Kelurahan Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.
Tanggal 9 April 2021, penembakan terhadap guru honorer SMP 2 Beoga, serta pembakaran rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga, di Kabupaten Puncak.
"Tanggal 11 April 2021, pembakaran Heli Upmi815 milik PT Ersa Air di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Tanggal 13 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga dan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak. Tanggal 14 April 2021, penembakan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak," papar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, tanggal 15 April 2021, penembakan pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak. Tanggal 17 April 2021, pembakaran gedung SD Dambet, rumah Kepala Suku dan tiga rumah dinas guru di Kampung Dambet, Distrik Beoga Kabupaten Puncak.
"Tanggal 25 April 2021, serangan KKB menewaskan Kabinda Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Tanggal 27 April 2021, serangan KKB menewaskan anggota Brimob Polri, Bharada Komang, dan melukai dua anggota lainnya," bebernya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan.
Dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak/random, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.
"Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang," jelasnya.
"Karenanya, pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua," tegas Bamsoet.
