Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Laporan Kemenkeu Keuangan Negara Amblas Rp 1.356 Triliun, PDIP: Masih Bisa Lebih Besar

SENIN, 03 MEI 2021 | 14:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Keuangan melaporkan keuangan negara amblas sebesar Rp 1.356 triliun akibat pandemi Covid-19.

Jika dikalkulasi, keuangan negara Rp 1.356 triliun setara dengan 8,8 persen pendapatan domestik bruto (PDB).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan, bahwa angka tersebut terjadi dikarenakan turunnya produk domestik bruto.


Angka tersebut akan bertambah nilainya jika ditambah dengan cost atau biaya penanganan Covid-19.

"Tentu dasarnya adalah penurunan PDB (-2,07 persen). Tinggal dikalikan dengan besaran PDB yang ada. Bahkan bila ditambah dengan anggaran untuk mengatasi pandemi bisa lebih besar,” ucap Hendrawan kepada Kantor Berita PolitiK RMOL, Senin (3/5).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, adanya social cost yang ditimbulkan, seperti penurunan efektivitas belajar-mengajar, opportunity lost yang dikarenakan banyak orang harus menunggu untuk dapat pekerjaan, dan hal lain yang ikut menyumbang kerugian negara lebih besar dari angka yang disebutkan.

“Jadi angka yang disampaikan SMI itu yang bisa dikuantifikasi, tetapi belum memasukkan yang sulit atau bahkan rumit dikuantifikasi,” katanya.

“Artinya, (Covid-19) pukulan untuk ekonomi dunia dan ekonomi kita. Kita harus mampu melakukan pemulihan dan akselerasi yang sigh,” imbuhnya.

Hendrawan menyarankan pemerintah untuk mengubah kebijakan dan birokrasi dengan benar.

“Mengubah permainan ke depan adalah vaksinasi yang sukses, data pelaku ekonomi yang akurat (termasuk siapa yang harus menerima manfaat bansos dan dukungan ekonomi), dan birokrasi yang efisien dan melayani,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya