Berita

Ilustrasi

Politik

Kebijakan Tidak Memihak Peternak UMKM, FKPI Minta Presiden Jokowi Copot Mentan Syahrul

SENIN, 03 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian.

Ketua FKPI Noufal Hadi mengingatkan, pada awal pengangkatan sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan berdiri bersama para peternak nasional. Tapi, hingga kini kebijakan yang dikeluarkan Syahrul belum berpihak pada peternak.

“Kebijakannya Menteri Pertanian terkait kuota impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam masih berpihak pada perusahaan raksasa, peternak pembibitan Usaha Menengah Kecil (UMK) diabaikan,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya, Senin (3/5).


Menurutnya, integrator atau perusahaan perunggasan raksasa telah menguasai bisnis perunggasan dari hulu hingga ke hilir.

Mereka menguasai pembibitan ayam indukan broiler atau pedaging, pakan, dan bahkan bermain pada budi daya. Ini mengakibatkan peternak mandiri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan bibit ayam atau day old chicken (DOC).

FKPI menuntut transparansi dari pelaksanaan surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang berisi kuota impor bibit ayam GPS mencapai 600.000 ekor pada tahun 2021.

“Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa mendapatkan kuota sebanyak 64 persen sementara 36 persen sisanya dibagi kepada 17 perusahaan,” imbuh Naufal.

“Kalau dibiarkan dengan aturan sekarang, maka dua perusahaan  perusahaan tersebut dengan kekuatan modal bisa mendapat 80 persen dari kuota,” ujarnya.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, saat ini peternak mandiri anggota Gopan kesulitan mendapatkan DOC dan harganya mahal.

Gopan pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah impor GPS yang dibuat dengan aturan yang menguntungkan dua perusahaan besar, sehingga terjadi ketidakadilan.

“Presiden harus turun tangan karena sudah lima bulan tidak ada tindakan dari Menteri Pertanian,” tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Parlemen dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Kamis, 25 Juni 2026 | 18:09

Caddy Diduga Dianiaya di Lapangan Golf Tangerang, Polisi Diminta Turun Tangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:38

Menkes: AI Tak Bisa Gantikan Sentuhan Dokter kepada Pasien

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:29

TNI Turun ke Sawah, DPR: Bukan Dwifungsi tapi Optimalisasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:17

RI Berkomitmen dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:15

Trump Sebut Erdogan Nyaris Seret Turki ke Perang Iran

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:09

Indonesia Masih Jadi Destinasi Investasi Menjanjikan di Kawasan

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:04

Peran Bos Maktour Travel Fuad Hasan Dikuliti KPK, Bakal Tersangka?

Kamis, 25 Juni 2026 | 17:00

Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana di PN Jaktim 2 Juli

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:50

JMSI Desak Pengembalian Akun IG Hensa yang Hilang Usai Kritik MBG

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:46

Selengkapnya