Berita

Ilustrasi

Politik

Kebijakan Tidak Memihak Peternak UMKM, FKPI Minta Presiden Jokowi Copot Mentan Syahrul

SENIN, 03 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian.

Ketua FKPI Noufal Hadi mengingatkan, pada awal pengangkatan sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan berdiri bersama para peternak nasional. Tapi, hingga kini kebijakan yang dikeluarkan Syahrul belum berpihak pada peternak.

“Kebijakannya Menteri Pertanian terkait kuota impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam masih berpihak pada perusahaan raksasa, peternak pembibitan Usaha Menengah Kecil (UMK) diabaikan,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya, Senin (3/5).


Menurutnya, integrator atau perusahaan perunggasan raksasa telah menguasai bisnis perunggasan dari hulu hingga ke hilir.

Mereka menguasai pembibitan ayam indukan broiler atau pedaging, pakan, dan bahkan bermain pada budi daya. Ini mengakibatkan peternak mandiri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan bibit ayam atau day old chicken (DOC).

FKPI menuntut transparansi dari pelaksanaan surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang berisi kuota impor bibit ayam GPS mencapai 600.000 ekor pada tahun 2021.

“Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa mendapatkan kuota sebanyak 64 persen sementara 36 persen sisanya dibagi kepada 17 perusahaan,” imbuh Naufal.

“Kalau dibiarkan dengan aturan sekarang, maka dua perusahaan  perusahaan tersebut dengan kekuatan modal bisa mendapat 80 persen dari kuota,” ujarnya.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, saat ini peternak mandiri anggota Gopan kesulitan mendapatkan DOC dan harganya mahal.

Gopan pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah impor GPS yang dibuat dengan aturan yang menguntungkan dua perusahaan besar, sehingga terjadi ketidakadilan.

“Presiden harus turun tangan karena sudah lima bulan tidak ada tindakan dari Menteri Pertanian,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya