Berita

Mensos Tri Rismaharini usai malporkan data ganda penerima Bansos/Net

Politik

Ungkap Data Ganda Penerima Bansos, Risma Seperti Ungkap Bobroknya Kinerja Juliari Batubara

MINGGU, 02 MEI 2021 | 23:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Diungkapnya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap sebagai upaya mempertontonkan ketidakberesan kinerja Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP.

"Dengan diungkapnya 21 juta data ganda oleh Risma sama dengan mengungkap bobroknya Menteri sebelumnya (Juliari) atau justru mempertontonkan kitidakberesan kinerja Kemensos sendiri," ujar Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Menurut Saiful, ketidakberesan kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun kinerja Juliari tersebut dapat dianggap menjadi skandal yang membuat Bansos bisa menjadi bancakan jika banyaknya data ganda tersebut.


"Jangan sampai justru dengan adanya data ganda justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira KPK harus tetap mengawasi dana Bansos ini," pungkas Saiful.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan hasil perbaikan data penerima Bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya