Berita

Mensos Tri Rismaharini usai malporkan data ganda penerima Bansos/Net

Politik

Ungkap Data Ganda Penerima Bansos, Risma Seperti Ungkap Bobroknya Kinerja Juliari Batubara

MINGGU, 02 MEI 2021 | 23:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Diungkapnya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap sebagai upaya mempertontonkan ketidakberesan kinerja Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP.

"Dengan diungkapnya 21 juta data ganda oleh Risma sama dengan mengungkap bobroknya Menteri sebelumnya (Juliari) atau justru mempertontonkan kitidakberesan kinerja Kemensos sendiri," ujar Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Menurut Saiful, ketidakberesan kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun kinerja Juliari tersebut dapat dianggap menjadi skandal yang membuat Bansos bisa menjadi bancakan jika banyaknya data ganda tersebut.


"Jangan sampai justru dengan adanya data ganda justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira KPK harus tetap mengawasi dana Bansos ini," pungkas Saiful.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan hasil perbaikan data penerima Bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya