Berita

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji/Net

Politik

Pengamat: 18 Bulan Pimpin Kemendikbud, Nadiem Cuma Bikin Gaduh Dan Gaduh

MINGGU, 02 MEI 2021 | 05:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, dihiasi dengan kesuraman pendidikan anak bangsa yang tak mendapat haknya secara maksimal selama pandemi.

Bisa dilihat dari tidak efektifnya proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan dalam satu tahun terakhir. Hal ini tak lepas dari pandangan negatif pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap PJJ.

"Kemendikbud saat ini seakan-akan memimpin sebuah pandangan kalau belajar daring itu negatif, dalam penjelasannya semua kan seperti itu. Tidak ada tatap muka dampaknya negatif, warning lost, dan lain sebagainya," ujar pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji, kepada wartawan, Sabtu (1/5).

"Padahal sekarang kan era digital, harusnya daring itu efektif. Kita berharap sebetulnya Kemendikbud ini yang diambil bukan dari orang pendidikan, yang dari perusahaan teknologi, kita berharap bisa membawa pola belajar Indonesia dari digital," sambungnya.

Indra pun menilai pemerintah telah gagal menerapkan PJJ. Sebab, tidak ada upaya membenahi PJJ meski telah berlangsung sekitar satu tahun.

"Saya pribadi bisa membuktikan kalau PJJ bisa efektif, tapi ya tentu caranya enggak seperti dulu, dengan cara ceramah, ngasih PR, ulangan. Sudah enggak gitu lagi," jelasnya.

Sehingga, dalam pandangan Indra, rapor kinerja Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim, selama 18 bulan memimpin sektor pendidikan bisa dibilang masih merah.

"Catatan kedua adalah 18 bulan Nadiem Makarim memimpin Kemendikbud yang ada adalah kegaduhan demi kegaduhan, semua kebijakannya membuat gaduh," paparnya.

Kegaduhan itu timbul karena kebijakan yang dibuat Nadiem tanpa adanya riset atau kajian akademis. Bahkan menurutnya, tidak ada pelibatan publik di setiap kebijakan itu.

"Sebetulnya kalau kita mau evaluasi kenapa buat gaduh itu ada jawabannya. Pertama, semua kebijakan beliau tidak menggunakan kajian akademis, enggak ada riset. Jadi tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba bikin sekolah penggerak, tiba-tiba bikin merdeka belajar, sampai sekarang enggak ada kajian akademis, kalaupun ada, enggak ditunjukkan," ucapnya.

Menurut Indra, kalau saja ada pelibatan masyarakat tidak mungkin publik memprotes kebijakan Nadiem.

Alhasil, Indra pun heran, Nadiem yang kerap membuat kebijakan tanpa riset tapi malah kembali diangkat dengan kewenangan yang bertambah, yakni mengurusi riset teknologi.

"Lebih aneh lagi dengan kondisi enggak pernah melakukan riset dalam melakukan kebijakan sekarang dikasih lagi tugas untuk urusi riset dan teknologi. Aneh menurut saya, orang yang 18 bulan membuat kebijakan tanpa riset dipercaya untuk urusi ristek. Orang yang ditugaskan membangun SDM tidak percaya kalau SDM dibangun, coba kita lihat eselon I beliau orang luar semua bukan orang dari dalam Kemendikbud sendiri," bebernya.

Indra khawatir pada 2024 yang ditargetkan mendapat bonus demografi malah menjadi bencana demografi. Hal itu disebabkan karena sistem pendidikan saat ini yang dinilai belum beres.

"Jika ini dibiarkan sampai 2024, yang kita temui adalah lost generation. Kita kan punya mimpi bonus demografi, tapi yang kita dapatkan adalah bencana demografi, 2024 enggak kelihatan tapi 2034 baru kelihatan, karena saat itu lah mereka sudah menjadi usia produktif," demikian Indra.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

UPDATE

Pengamat: Kekejaman OPM Bunuh Orang Asli Papua Bukti Mereka Makin Tertekan

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:34

Prabowo Belum Goyah Di Puncak Elektabilitas

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:11

Dituduh Punya Beking, Firli Bahuri: Sejak Lahir Tidak Ada Orang Di Belakang Saya Selain Kuasa Tuhan

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:46

BTN Serahkan CSR Untuk Laboratorium Digital Universitas Negeri Semarang

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:33

Soal Panggilan Komnas HAM, Firli Bahuri: Kami Punya Alasan, Kok Disebut Mangkir

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:20

Kunjungi Uma Lengge, Sandiaga Optimis Bima Jadi Destinasi Wisata Baru

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:18

Prabowo Gabung Jokowi Untuk Mengabdi, Said Didu: BuzzerRp Juga Nyatakan Demikian

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:03

Hasil Investigasi Kemenaker: Lima Calon PMI Dibuli, Makan Hanya Sehari Sekali

Minggu, 13 Juni 2021 | 18:59

Terkait Pemanggilan Firli Dkk, Komnas HAM Jangan Bermain Jadi Malaikat

Minggu, 13 Juni 2021 | 18:43

Polisi Tangkap Musisi Anji Terkait Kasus Ganja

Minggu, 13 Juni 2021 | 18:41

Selengkapnya