Berita

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo/Net

Dunia

Penunjukkan Houthi Sebagai Teroris Dibatalkan Biden, Pompeo: Mereka Ingin Menenangkan Ayatollah, Itu Bahaya

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 08:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Joe Biden yang membatalkan penunjukkan Houthi sebagai kelompok teroris, mendapat kritik dari mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Dalam sebuah wawancara bersama Al-Arabiya, Pompeo bahkan mengatakan keputusan Biden adalah sebuah 'kesalahan besar'. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan menempatkan negara sekutu dalam bahaya, tetapi juga orang Amerika di kawasan itu.

"Tidak ada yang membantah bahwa Houthi adalah teroris," katanya, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (29/4).


"Pemerintah tidak mengatakan kami mencabut sanksi hari ini karena mereka bukan lagi teroris. Mereka mencabutnya karena mereka ingin menenangkan 'Ayatollah', dan mereka ingin menenangkan para mullah di Iran. Itu berbahaya," lanjut Pompeo.

"Iran akan menganggap ini sebagai tanda kelemahan yang kemudian akan menghadirkan risiko nyata bagi mitra Arab kami, mitra dan teman Israel kami, dan bagi orang Amerika yang bepergian ke seluruh dunia," ungkapnya.

Houthi, yang didukung Iran di Yaman, terus menyerang Arab Saudi dengan menembakkan rudal balistik dan menggunakan drone bermuatan bahan peledak untuk menargetkan warga sipil di Kerajaan.

Namun, sebagian besar serangan telah digagalkan, menurut Koalisi Arab.

"Saya tidak tahu bagaimana Anda meyakinkan Houthi untuk tidak membawa persenjataan itu dan menembakkan rudal ke Arab Saudi selatan untuk membuat orang Amerika yang sedang bepergian ke Arab Saudi dalam bahaya. Saya tidak mengerti," kata mantan orang kepercayaan Donald Trump itu.

"Saya tidak tahu bagaimana pemerintahan Biden berpikir mereka akan mengakhiri perang itu tanpa benar-benar menenangkan Iran, sehubungan dengan Yaman," demikian Pompeo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya