Berita

Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China/Net

Dunia

Tak Terima Disebut Otoriter, China: Australia Yang Sakit, Negara Lain Yang Disuruh Minum Obat

RABU, 28 APRIL 2021 | 11:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan dan tensi tinggi antara Australia dan China belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan mereda. Belakangan hubungan kedua negara bahkan semakin memburuk, terbaru dengan langkah Canberra yang membatalkan perjanjian Belt and Road yang ditandatangani China dan negara bagian Victoria.

Di tengah situasi panas, muncul statement dari pemerintah China yang isinya menyalahkan Australia atas situasi saat ini. Beijing bahkan mengatakan bahwa negara yang dipimpin Scott Morrison itu sedang 'sakit'.

"Kesulitan yang dihadapi oleh hubungan China-Australia berakar pada campur tangan Australia dalam urusan internal China, yang menimbulkan kerugian pada kepentingan China, dan diskriminasi perdagangan terhadap China," kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Rabu (27/4).


Wang mencatat bahwa Australia telah menggambarkan China sebagai negara "otoriter", dan telah memimpin dalam melarang perusahaan China berpartisipasi dalam peluncuran jaringan 5G Australia dengan alasan yang tidak berdasar dan berulang kali memblokir perusahaan China untuk berinvestasi di Australia dengan kedok keamanan nasionalnya.

"Australia sakit, namun meminta orang lain untuk minum obat, yang tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali," kata Wang.

China berharap Australia akan memperlakukan perkembangan negara adidaya yang sedang tumbuh secara obyektif dan rasional serta mempromosikan kerja sama antara kedua negara, tambahnya.

Kritik terbaru China terhadap Australia muncul di tengah peringatan oleh tokoh-tokoh Pemerintah Federal tentang kekuatan militer dan ekonomi Beijing.

Salah satu pejabat tinggi keamanan nasional Pemerintah Federal pada Selasa memperingatkan bahwa 'genderang perang' sedang berdetak.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri Mike Pezzullo mengatakan Australia harus bekerja untuk mengurangi risiko perang 'tetapi tidak dengan mengorbankan kebebasan kita yang berharga'.

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Peter Dutton memperingatkan bahwa China sedang memiliterisasi pelabuhan di wilayah tersebut.

"Kami perlu menyadari bahwa wilayah kami sedang berubah," kata Dutton pada hari Minggu.

"China memiliterisasi pelabuhan di seluruh wilayah kami. Kami perlu menangani semua itu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang."

Komentar tersebut menyusul keputusan kontroversial Menteri Luar Negeri Marise Payne untuk membatalkan perjanjian infrastruktur kontroversial Victoria dengan Beijing terkait dengan inisiatif Sabuk dan Jalan China.

Sementara, PM Morrison akan mengumumkan peningkatan besar-besaran ke pangkalan militer di Top End hari ini sebagai sinyal ke China.

Morrison akan mengungkap paket pengeluaran 747 juta dolar Australia untuk empat basis pelatihan utama selama kunjungannya ke Northern Territory.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya