Berita

Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China/Net

Dunia

Tak Terima Disebut Otoriter, China: Australia Yang Sakit, Negara Lain Yang Disuruh Minum Obat

RABU, 28 APRIL 2021 | 11:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan dan tensi tinggi antara Australia dan China belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan mereda. Belakangan hubungan kedua negara bahkan semakin memburuk, terbaru dengan langkah Canberra yang membatalkan perjanjian Belt and Road yang ditandatangani China dan negara bagian Victoria.

Di tengah situasi panas, muncul statement dari pemerintah China yang isinya menyalahkan Australia atas situasi saat ini. Beijing bahkan mengatakan bahwa negara yang dipimpin Scott Morrison itu sedang 'sakit'.

"Kesulitan yang dihadapi oleh hubungan China-Australia berakar pada campur tangan Australia dalam urusan internal China, yang menimbulkan kerugian pada kepentingan China, dan diskriminasi perdagangan terhadap China," kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Rabu (27/4).


Wang mencatat bahwa Australia telah menggambarkan China sebagai negara "otoriter", dan telah memimpin dalam melarang perusahaan China berpartisipasi dalam peluncuran jaringan 5G Australia dengan alasan yang tidak berdasar dan berulang kali memblokir perusahaan China untuk berinvestasi di Australia dengan kedok keamanan nasionalnya.

"Australia sakit, namun meminta orang lain untuk minum obat, yang tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali," kata Wang.

China berharap Australia akan memperlakukan perkembangan negara adidaya yang sedang tumbuh secara obyektif dan rasional serta mempromosikan kerja sama antara kedua negara, tambahnya.

Kritik terbaru China terhadap Australia muncul di tengah peringatan oleh tokoh-tokoh Pemerintah Federal tentang kekuatan militer dan ekonomi Beijing.

Salah satu pejabat tinggi keamanan nasional Pemerintah Federal pada Selasa memperingatkan bahwa 'genderang perang' sedang berdetak.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri Mike Pezzullo mengatakan Australia harus bekerja untuk mengurangi risiko perang 'tetapi tidak dengan mengorbankan kebebasan kita yang berharga'.

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Peter Dutton memperingatkan bahwa China sedang memiliterisasi pelabuhan di wilayah tersebut.

"Kami perlu menyadari bahwa wilayah kami sedang berubah," kata Dutton pada hari Minggu.

"China memiliterisasi pelabuhan di seluruh wilayah kami. Kami perlu menangani semua itu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang."

Komentar tersebut menyusul keputusan kontroversial Menteri Luar Negeri Marise Payne untuk membatalkan perjanjian infrastruktur kontroversial Victoria dengan Beijing terkait dengan inisiatif Sabuk dan Jalan China.

Sementara, PM Morrison akan mengumumkan peningkatan besar-besaran ke pangkalan militer di Top End hari ini sebagai sinyal ke China.

Morrison akan mengungkap paket pengeluaran 747 juta dolar Australia untuk empat basis pelatihan utama selama kunjungannya ke Northern Territory.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya