Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Ancaman Meningkat, AS Perintahkan Staf Di Kabul Segera Tinggalkan Kedutaan

RABU, 28 APRIL 2021 | 08:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Semakin meningkatnya ancaman di Afghanistan telah memaksa pemerintah AS untuk mendesak seluruh staf tidak penting agar segera meninggalkan kedutaan mereka di Kabul.

Departemen Luar Negeri mengatakan dalam sebuah nasihat perjalanan bahwa mereka telah memerintahkan keberangkatan pegawai pemerintah AS dari kedutaan besar mereka Kabul yang fungsinya dapat dilakukan di tempat lain.

Ross Wilson, penjabat duta besar AS di Kabul, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dan laporan ancaman di Kabul.


Dia mengatakan perintah itu mempengaruhi "jumlah yang relatif kecil" karyawan dan kedutaan akan tetap beroperasi.

"Personel yang sangat dibutuhkan untuk menangani masalah terkait penarikan pasukan AS dan pekerjaan penting yang kami lakukan untuk mendukung rakyat Afghanistan akan dapat tetap di tempat," tulis Wilson di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Rabu (28/4).

Perintah tersebut datang dua minggu setelah Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa pasukan AS yang saat ini berjumlah sekitar 2.500, akan meninggalkan negara itu pada bulan September mendatang.

Awal bulan ini Biden mengatakan dia akan menarik semua pasukan dari Afghanistan pada 11 September, peringatan 20 tahun serangan yang menyebabkan Amerika Serikat menyerang dan menggulingkan rezim Taliban yang telah menyambut Al-Qaeda.

Biden menyimpulkan bahwa pasukan AS telah mencapai tujuan mereka dan dapat berbuat lebih banyak, tetapi para pejabat AS tidak merahasiakan ketakutan mereka bahwa kekerasan akan meningkat ketika Taliban merasa bahwa mereka mencapai kemenangan.

Penasihat Departemen Luar Negeri juga memperbarui peringatan bagi warga Amerika untuk tidak berkunjung, mereka mengatakan bahwa "kelompok teroris dan pemberontak terus merencanakan dan melaksanakan serangan di Afghanistan."

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya