Berita

Natalius Pigai/Net

Nusantara

Natalius Pigai Singgung Kabinet Jokowi Tak Ada Orang Papua, Mana Bhinneka Tunggal Ika?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai merasa slogan berbeda-beda tetap satu jua atau bhinneka tunggal ika nyatanya sama sekali tidak tergambarkan dalam pemerintah, bahkan elit di negeri ini.

"Kalau saya bilang ya sangat rasis, faktanya dari 34 orang yang ada di kabinet, adakah disana orang Papua, kulit hitam ras melanesia?" kata Pigai saat menjadi pembicara program Obrolan Bang Ruslan bertajuk "Label Teroris untuk KKB" secara virtual, Selasa (27/4).

Jika pemerintah saat ini memang ingin mewujudkan bhinneka tunggal ika, kata Pigai, langkah kongkritnya ialah memberikan satu amanah kepada putra Papua untuk dijadikan salah satu menteri di kabinet.


"Wujud nyata bhineka tuggal ika, ya taruh dong disana orang Papua, ras melanesia, pimpinan negara saja tak mencerminkan bhinneka tunggal ika," imbuh Pigai.

"Apakah orang Papua tidak mampu? orang Papua banyak Profesor, Doktor dan anak-anak mudanya banyak yang potensial," sambung Pigai menegaskan.

Dalam pemerintahan Joko Widodo saat ini, terdapat wakil menteri (wamen) yang berasal dari Papua. Yakni politisi PDI Perjuangan Wempi Wetipo yang dilantik sebagai Wamen PUPR.

Selain Wempi, putra Papua lainnya yang telah dilantik dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi yang baru adalah Bahlil Lahadalia. Bahlil dilantik lebih dahulu sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahlil lahir di Banda, Maluku Utara, pada 7 Agustus 1976. Namun, ia besar di Fak-Fak, Papua Barat. Bahlil juga menyebut ayahnya asli Fakfak.

Pada kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Kerja Jokowi-Kalla, ada pula tokoh asal Papua, yakni Yohana Yambise yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, ada pula Staf Khusus Pesiden Lenis Kogoya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya