Kapal Selam KRI Nanggala-402/Net
Tragedi tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala-402 menuntut pemerintah mengevaluasi pengelolaan anggaran pertahanan, khususnya yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia.
Pengamat ekonomi Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menyatakan, dalam evaluasi musibah KRI Nanggala, anggaran pertahanan 2021 yang dikelola Menhan Prabowo belum fokus modernisasi alutsista Indonesia.
"Melihat musibah KRI Nanggala dan ketiadaan
deep sea rescue nasional menunjukan Indonesia belum memiliki sistem ketahanan yang kompetitif dibandingkan negara tetangga,"ujar sosok yang kerap disapa Hidayat Matnoer ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Achmad Nur Hidayat mengatakan, anggaran untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia jauh lebih kecil dari rata-rata dunia. Yaitu, anggaran pertahanan Indonesia 2021 sebesar Rp 137,3 triliun atau hanya sekitar 0,77 persen dari PDB 2021 (asumsi PDB 2021 Rp 17,656 triliun).
Menurutnya, anggaran pertahanan Indonesia tersebut dibawah standar minimal 1,2 persen, bahkan negara-negara maju memiliki anggaran pertahanan di atas 3 persen dari PDB yaitu AS 3,2 persen, Rusia 3,9 persen, Arab Saudi 8,8 persen, Israel 4,3 persen persen dan Singapura 3.5 persen.
Hidayat melihat anggaran peremajaan alutsista melalui Kemenhan sudah dinaikan dari tahun ke tahun. Namun kenaikannya
too little and too slow.
"Sebut saja misalnya tahun 2020, anggaran Kemenhan telah mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini sudah naik Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 109,6 triliun. Anggaran tahun 2021 sudah naik menjadi Rp 137,3 triliun. Anggaran 2021 kini sudah menjadi Rp137,3 triliun," paparnya.
"Namun secara rerata kenaikan tersebut
too little dan too slow sehingga tidak dapat diandalkan untuk perubahan modernisasi alutsista yang diharapkan publik†tambah Achmad Nur Hidayat.
Maka dari itu, dia berharap ada upaya dari pemerintah melakukan peremajaan alutsista yang lebih terencana terhadap perangkat perang yang prioritas perlu di upgarde.
“Sementara ini, belum ada laporan yang publik ketahui, berapa banyak kapal atau pesawat yang usianya sudah melampaui yang perlu diganti, Ini publik gelap sehingga tidak bisa mengawasi penggunaan anggarannya†Ujar Hidayat.
Lebih lanjut, Achmad Nur Hidayat juga meminta agar masalah transparansi dan akuntabilitas anggaran alutsista di Kemenhan bisa dilakukan. Sebab dia menilai, publik belum pernah mendapatkan informasi utuh dan menyeluruh.
"Sehingga publik berkesimpulan bahwa pengadaan Alutsista sudah dalam penggunaan yang benar. Harus diakui, publik tidak mengetahui banyak bagaimana penggunaan anggaran di Kemenhan dikelola," pungkasnya.
