Sistem penganggaran ketahanan nasional termasuk ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran TNI antar matra perlu dievaluasi.
Hal tersebut disarankan ekonom Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat seiring tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali pada Sabtu (24/4).
Achmad Nur Hidayat menerangkan, selama ini anggaran antar matra timpang. Seperti halnya pada APBN 2020, alutsista TNI AD dialokasikan sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara alokasi alutsista TNI AL Rp 4,1 miliar, dan TNI AU Rp 2,1 miliar.
"Selain ketimpangan antar matra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil. Total alokasi alutsista sebesar Rp 10,7 miliar
deal-nya masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan alutsista sekitar Rp 45 miliar sampai Rp 50 miliar pertahun atau total Rp 135 miliar sampai Rp 150 miliar," ujar Hidayat.
Hidayat menyadari upaya peremajaan alutsista nasional membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan yang masif.
Saat ini pemerintah sendiri berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana.
Namun sayang, ia merasa implementasi holding BUMN pertahanan masih sangat lamban.
“Holding BUMN pertahanan tersebut masih dalam bentuk
blueprint yang belum dilaksanakan," tandasnya.
