Berita

ILustrasi mudik/Net

Politik

Samuel F. Silaen: Kebijakan Larangan Mudik Jauh Dari Kepentingan Rakyat Kecil

SABTU, 24 APRIL 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dinilai menjadi sebab lambannya pemulihan ekonomi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen menduga, kebijakan yang tidak konsisten itu karena nampak tergantung  pada bisikan orang tertentu.

Silaen menduga pihak yang membisikan kepada pemerintah itu adalah elite bisnis.


"Sebab beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan pesanan politik yang terkait bisnis di bidang alkes. Ini sangat memukul roda ekonomi rakyat yang seolah pasrah saja melihat tingkah laku petinggi negeri ini," ujar Samuel F. Silaen, Sabtu (24/4).

Menurut Silaen, yang menjadi penyebab adalag kepentingan kelompok tertentu tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia.

Ia kemudian mencontohkan kebijakan terbaru soal pelarangan mudik lebaran

Dalam pandangan Silaen kebijakan larangan mudik memukul sektor transportasi dan perputaran roda ekonomi rakyat stagnan.

"Kalau kebijakan pemerintah terkesan parsial saja yang hanya memikirkan kepentingan para 'penggede' alias golongan atas. Terkait Covid-19 memang tidak bisa dianggap remeh, itu betul tapi jangan salah bahwa keadaan rakyat Indonesia hampir memiliki imun yang cukup dalam menangkis serangan virus Corona itu," pungkas Silaen.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya