Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Net

Politik

Pimpinan Komisi III: Sesuai Kondisi, Keputusan Imigrasi Stop Visa Bagi Warga India Sangat Tepat

SABTU, 24 APRIL 2021 | 17:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menetapkan larangan masuknya warga negara India ke Indonesia. Hal ini seiring dengan semakin tingginya angka penularan Covid-19 di negara tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, langkah yang diambil imigrasi ini sudah tepat dan cepat.

“Keputusan untuk melarang warga negara India masuk ke Indonesia merupakan langkah tepat, karena kita lihat kondisi Covid-19 di sana sedang parah-parahnya," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (24/4).


"Jadi memang lebih baik dihentikan saja izin masuknya, daripada kita terima lalu dikarantina di sini, itu lebih riskan,” imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Sahroni juga menyebutkan, bahwa kondisi penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri saat ini juga masih berlangsung, maka sangat wajar jika Indonesia menolak dulu masuknya WNA dari negara-negara dengan angka Covid-19 yang tinggi.

“Kita juga saat ini tengah berjuang melawan Covid-19, dan banyak juga kan negara lain yang berhati-hati dengan kedatangan warga kita ke negaranya. Jadi wajar saja jika kita menghentikan dulu pemberian izin masuk buat negara lain yang kasusnya tinggi, karena kita tak mau ada penularan yang makin parah di Indonesia,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan imigrasi untuk selalu cekatan dan memperbaharui data terkait kondisi Covid-19 di luar negeri, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat.

“Saya juga kembali ingatkan agar imigrasi harus selalu cekatan dalam mengupdate kasus Covid-19 di negara lain, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan seperti ini secara cepat dan tepat,” demikian Sahroni.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya