Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Net

Politik

Pimpinan Komisi III: Sesuai Kondisi, Keputusan Imigrasi Stop Visa Bagi Warga India Sangat Tepat

SABTU, 24 APRIL 2021 | 17:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menetapkan larangan masuknya warga negara India ke Indonesia. Hal ini seiring dengan semakin tingginya angka penularan Covid-19 di negara tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, langkah yang diambil imigrasi ini sudah tepat dan cepat.

“Keputusan untuk melarang warga negara India masuk ke Indonesia merupakan langkah tepat, karena kita lihat kondisi Covid-19 di sana sedang parah-parahnya," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (24/4).


"Jadi memang lebih baik dihentikan saja izin masuknya, daripada kita terima lalu dikarantina di sini, itu lebih riskan,” imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Sahroni juga menyebutkan, bahwa kondisi penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri saat ini juga masih berlangsung, maka sangat wajar jika Indonesia menolak dulu masuknya WNA dari negara-negara dengan angka Covid-19 yang tinggi.

“Kita juga saat ini tengah berjuang melawan Covid-19, dan banyak juga kan negara lain yang berhati-hati dengan kedatangan warga kita ke negaranya. Jadi wajar saja jika kita menghentikan dulu pemberian izin masuk buat negara lain yang kasusnya tinggi, karena kita tak mau ada penularan yang makin parah di Indonesia,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan imigrasi untuk selalu cekatan dan memperbaharui data terkait kondisi Covid-19 di luar negeri, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat.

“Saya juga kembali ingatkan agar imigrasi harus selalu cekatan dalam mengupdate kasus Covid-19 di negara lain, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan seperti ini secara cepat dan tepat,” demikian Sahroni.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya