Berita

Pengamat politik Wempy Hadir/RMOL

Politik

Tidak Boleh Dikalahkan Mafia, KPK Harus Lacak Keterlibatan Azis Syamsuddin Dalam Suap Tanjungbalai

SABTU, 24 APRIL 2021 | 17:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam menangani kasus rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan politik dan mafia. Termasuk kasus dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang diduga terlibat dalam perkara suap di Pemkot Tanjungbalai.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, KPK adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan oleh negara melalui Undang Undang.

"Eksistensi KPK akan dipertanyakan kalau tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan elite politik maupun elit bisnis," demikian kata Wempy.

Menurut Wempy, dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum KPK terhadap Walikota Tanjungbalai, potensi rasuah yang melibatkan Azis Syamsuddin harus diusut tuntas.

"Mestinya KPK bisa melacak bagaimana peran setiap orang dalam kasus korupsi. Termasuk peran anggota DPR RI seperti Pak Azis Samsudin. KPK mempunyai instrumen yang sangat lengkap," demikian kata Wempi.

Jika memang terlibat, Wempy meminta lembaga antirasuah untuk tidak segan memproses secara hukum sesuai ketentuan Undang Undang.

Ia mengaku khawatir publik akan meragukan kinera KPK apabila tidak berani mengusut keterlibatan politisi Golkar itu.

"Jangan sampai publik ragu dengan KPK yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah," demikian analisa Wempy.

Dalam kasus ini, Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial diduga meminta bantuan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujju untuk menghentikan kasus di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

M Syahrial dan penyidik KPK Stepanus itu dikenalkan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketiganyapun akhirnya bertemu di rumah dinas Azis di wilayah Jakarta Selatan pada Oktober 2020 guna mengatur siasat jahat itu.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Beijing Minta UE Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Mobil Listrik China

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:57

Marak Pencurian Kambing Jelang Lebaran Iduladha

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

Lodewijk Pastikan Layanan Haji Lebih Baik dari Tahun Lalu

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

QRIS Jadi Upaya BI untuk Tingkatkan Konektivitas Pembayaran, Nilai Transaksi Capai Rp459 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:45

Sandiaga Uno Layak Gantikan Mardiono Pimpin PPP

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:43

Polisi Gagalkan Percobaan Bunuh Diri Wanita Muda

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:42

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Suharso: Yang Domestik Banyak

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:33

Jin BTS Selesaikan Wajib Militer

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:25

Bersama Amanah, Pemuda Aceh Totalitas Dukung Timnas Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:21

Staf Sekjen PDIP Kusnadi Dipanggil KPK

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:06

Selengkapnya