Desak Pemerintah Urungkan Niat Mulai Pembangunan Ibu Kota Baru Tahun Ini, Ekonom: Kadang Pemerintah Tersesat

Rencana pemerintah memulai pembangunan ibu kota baru pada tahun ini dianggap tidak relevan dengan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu merupakan penilaian dari Ekonom Senior Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menanggapi kondisi perekonomian yang diklaim beranjak pulih oleh pemerintah.

Dia menerangkan, pembangunan infrastruktur yang sifatnya mega proyek sepatutnya tidak dilakukan di kondisi ekonomi domestik yang belum menunjukkan perbaikan. Sebab, hal itu tidak mengubah jumlah pengangguran yang berdasarkan hitungannya kini sudah mencapai 30 juta orang.
 

 
"Kalau dalam masa krisis ini membangun mega proyek mengunakan alat-alat berat, traktor-traktor, itu enggak ada hubungannya dengan 30 juta peganguran terbuka dan terselubung itu," ujar Didik dalam wawancara di kanal Youtube Bravos Radio Indonesia yang dikutip Kamis (22/4).

Termasuk, lanjut DIdik, keputusan pemerintah membangun mega proyek ibu kota bar di Kalimantan Timur. Di mana rencananya groundbreaking akan dilakukan dengan membangun Istana residen berlambang burung Garuda.

"Kadang-kadang pemerintah tersesat menetapkan kebijakan ekonominya,"tuturnya.

Jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih, Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menyarankan pemerintah fokus menggenjot ekonomi masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran belanja.

"Sebenarnya krisis ini harus efisien dulu. Gunakan sumber daya untuk hal yang paling kritis seperti pengangguran dan kemiskinan, serta di sektor informal," kata Didik.

"Jadi ini (sekarang) ke balik, pemerintah menghadapi krisis tapi perilakunya ke balik. Salah kaprah," tandasnya.