Berita

Gedung TMII yang diambilalih pemerintah dari Yayasan Harapan Kita/Net

Politik

Setelah Ambil Alih TMII, Pemerintah Didorong Tertibkan Aset Negara Yang Dikelola Swasta

RABU, 21 APRIL 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang diketahui merupakan milik keluarga mantan Presiden Soeharto mendapatkan apresiasi.


Direktur Eksekutif Institute for Action Against Corruption (IAAC) Dodi Lapihu mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras Kementerian Sekretariat Negara yang telah menginisisasi upaya pengambilalihan TMII.

"Secara khusus kami mengapresiasi Kementerian Sekretariat Negara yang telah bekerja keras dalam menginisiasi upaya pengambilalihan ini," kata Dodi, Rabu, (21/4).

"Secara khusus kami mengapresiasi Kementerian Sekretariat Negara yang telah bekerja keras dalam menginisiasi upaya pengambilalihan ini," kata Dodi, Rabu, (21/4).

IAAC mendukung proses transisi pengelolaan TMII oleh Sekretariat Negara agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Perpres 19/2021.

"Pengelolaan TMII harus dilakukan dengan cermat serta memaksimalkan nilai guna dan timbal balik sehingga berkontribusi bagi negara," lanjut Dodi.

Dodi meminta pemerintah untuk mengelola TMII secara profesional dan modern, sebagai destinasi wisata, pusat edukasi dan kebudayaan.

Menurut Dodi, pengelolaan TMII dapat melalui badan khusus atau BUMN yang bergerak di sektor pariwisata dan dikerjakan secara profesional agar memberikan hasil kepada negara.

Selain pengambilalihan TMII, IAAC juga mendukung Pemerintah untuk melakukan penertiban dan pemulihan atas Barang Milik Negara (BMN) lainnya.

"IAAC mendorong pemerintah untuk melakukan penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara lainnya yang masih dikelola oleh swasta dan selama ini belum optimal menyumbang pemasukan keuangan negara," pungkas Dodi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya