Pengamat: Bobby Nasution Harus Bisa Bedakan Posisi Sebagai Walikota Dan Menantu Jokowi

Pengusiran terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, beberapa waktu masih menajdi polemik.

Pengamat pemerintahan, Arifin Saleh Siregar mengatakan Walikota Medan Bobby Nasution harusnya memahami tugas pokoknya sebagai pejabat publik atau orang nomor satu di kota Medan.

Pasalnya, Bobby harus bisa membedakan untuk kapan diperlukan pengamanan selaku pribadi yakni sebagai menantu Presiden Joko Widodo dan kapan ia harus ditempatkan sebagai pejabat publik.

"Dalam konteks tugas pemerintahan Kota Medan, dia juga harus bisa memilah, mana yang harus dikedepankan mana yang yang harus di kesampingkan, dan juga bisa mengambil keputusan skala prioritas posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana," kata Arifin dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (20/4).

Meskipun Bobby adalah keluarga presiden yang tak lekang oleh penjagaan SOP kepresidenan, di sisi lain dia juga harus tahu bahwa dia milik warga Kota Medan dengan status yang disandangnya.

"Sebagai pejabat publik dia harus memahami bahwa dia milik publik, milik warga Kota Medan, dan konsekuesi sebagai pejabat publik itu banyak," ujarnya.

Terkait pengusiran wartawan yang dilakukan oleh petugas pengawalan Bobby, menurut Arifin, seharusnya bisa memperlihatkan sisi kebijaksanaannya selaku pemimpin.

"Nah disinilah dia menentukan posisinya itu, dia harus berani dan tegas kapan dia pejabat publik dan kapan dia keluarga istana. Terkait permasalahan yang terjadi kepada wartawan ini juga harus disikapi dengan bijak, ini sebuah kritik yang membangun jangan dianggap bahwa ini bertendensi negatif," pungkasnya.