Jubir Kemenlu China: Untuk Urusan Hak Asasi manusia, Jepang Maupun Amerika Berutang Budi Pada Rakyat China Dan komunitas Internasional
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengomentari pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, terutama yang menyangkut persoalan yang melibatkan Taiwan.
Menurut Wang, AS dan Jepang seharusnya merefleksikan dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri dalam menyerang negara lain dan melanggar hak asasi manusia negara lain, alih-alih mencampuri urusan dalam negeri China dan membahayakan stabilitas regional.
“AS dan Jepang tidak mewakili komunitas internasional, dan tidak memiliki hak untuk menentukan tatanan internasional, belum lagi memaksakan standar mereka sendiri pada orang lain,†kata juru bicara Wang Wenbin, seperti dikutip dari
Global Times, Senin (19/4).
“Kebebasan dan keterbukaan yang diadvokasi AS dan Jepang sebenarnya adalah pembentukan klik dan konfrontasi kelompok yang merupakan ancaman nyata bagi stabilitas kawasan,†kata Wang.
Pernyataan Wang merujuk pada pernyataan bersama yang dirlis Biden dan Suga pada Jumat (16/4), usai keduanya melakukan pertemuan di Washington, yang menyoroti aliansi AS-Jepang untuk ‘perdamaian dan keamanan’ di kawasan Indo-Pasifik dan menggambarkan China sebagai pengaruh negatif di wilayah tersebut.
Pernyataan itu juga mengatakan kedua negara ‘menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan’, menandai pertama kalinya Taiwan disebutkan dalam pernyataan para pemimpin AS-Jepang sejak 1969.
“Apa yang seharusnya dilakukan Tokyo dan Washington adalah merefleksikan dan mengoreksi kesalahan mereka sendiri terhadap invasi negara lain dan pelanggaran hak asasi manusia negara lain, alih-alih mencampuri urusan dalam negeri China dan melawan kebangkitan negara lain,†kata Wang.
Mengenai masalah hak asasi manusia, Wang mengatakan, bahwa Jepang dan AS berhutang budi kepada rakyat China dan komunitas internasional.
“Invasi Jepang yang dimulai pada abad terakhir menciptakan malapetaka besar bagi negara-negara Asia, terutama China,†kata Wang, mencatat bahwa bahkan sebagai negara yang kalah, masih ada suara dan perbuatan di Jepang yang mengagungkan invasi tersebut.
“Perang yang diprakarsai AS melawan negara lain telah mengakibatkan 800.000 kematian sejak 2001, 300.000 di antaranya adalah warga sipil,†kata Wang.
Wang juga menyinggung keputusan Jepang baru-baru ini yang akan membuang limbah radioaktif Fukushima ke laut.
“Masalah paling mendesak bagi Jepang saat ini adalah menanggapi secara serius kekhawatiran negara-negara sekitarnya dan komunitas internasional atas keputusannya untuk membuang air radioaktif ke laut dan mencabut keputusan tersebut demi kebaikan kesehatan semua orang,†demikan Wang.
