Berita

Kontainer berisi vaksin Sinovac yang didatangkan untuk vaksinasi massal di Indonesia/Repro

Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO

SENIN, 19 APRIL 2021 | 04:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diminta untuk mendesak Sinovac Biotech Ltd sebagai pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay seiring keputusan Arab Saudi yang mengharuskan setiap jemaah haji dan umroh divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.

"Ini sangat penting mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia," ujar Saleh kepada kepada wartawan, Senin (19/4).


Ia menjelaskan, keberadaan sertifikat EUL penting untuk segera dikantongi vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat Indonesia sejak awal program vaksinasi massal.

"Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," jelasnya.

Sebagai pengguna vaksin Sinovac, Pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan pemasoklah yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif.

"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," demikian mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya