Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto/Ist
Semangat digitalisasi startup yang digaungkan Kementerian Komunikasi dan Informasi harus sejalan dengan spirit konstitusi, yakni berbasis kepada ekonomi kerakyatakan.
Dalam mewujudkan hal tersebut, anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto berpandangan bahwa digitalisasi perlu merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kelas menengah ke bawah.
"Jika yang didorong digitalisasi untuk UMKM kelas menengah ke atas, enggak fair itu. Basisnya ekonomi kerakyatan," kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (16/4).
Politisi PDIP ini mengurai, dari 64,7 juta UMKM yang ada, 97 persennya masih kelas mikro. Angka inilah yang mesti dijangkau Kemenkominfo dalam semangat digitalisasi. Darmadi pun menyarankan agar Kemenkominfo mengkaji teori utilitarianism dari pemikiran Jeremy Bentham yaitu
The Greatest Happiness Of The Greatest Number.
"Dalam teori itu menekankan soal memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada jumlah yang lebih banyak bukan sebaliknya. Reorientasi pemikiran Keminfo harus diubah. Menkominfo itu, sebaiknya lakukan kajian secara matang," jelasnya.
Selain itu, jika dilihat dari sisi kesiapan ke arah digitalisasi, banyak UMKM belum siap, terutama UMKM yang mikro perlu diproteksi mengingat daya saing sangat rendah dan sangat rapuh.
"UMKM kelas menengah ke atas mereka infrastrukturnya memadai, sedangkan UMKM yang mayoritas masih belum cukup? Di mana prinsip keadilan ekonomi kalau begitu?" lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada berbagai persoalan mendasar yang kerap jadi kendala UMKM pada umumnya.
"Pemerintah gencarkan pelatihan usaha, misalnya. Karena banyak UMKM kita belum kompetitif. Negara harus hadir pada persoalan-persoalan di bawah, bukan hadir pada UMKM berbasis basis modal, infrastruktur (teknologinya) yang sudah memadai," tegas Darmadi.
Yang jelas, kata Darmadi, pada praktiknya, selama ini banyak bisnis UMKM ditelan
unicorn maupun
decacorn.
"Jadi ironi jika Menkominfo justru memfasilitasi mereka.
Unicorn banyak menjual produk impor ketimbang lokal. Jadi kalau
unicorn tambah maju, tidak mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan, ekonomi pemerataan," tutupnya.
