Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal Lapor

Kewajiban pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sesuai dengan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja langsung ditindaklanjuti dinas terkait di setiap wilayah.

Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, sudah mempersiapkan Surat Edaran (SE) ke setiap perusahaan di Tangsel.

"Hari ini kita edarkan SE tersebut, intinya sesuai PP 35 tentang THR dari Kementerian Tenaga Kerja," terang Kepala Disnaker Tangsel, Sukanta dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (15/4).

Sukanta juga menjelaskan, jika ada perusahan yang ingin membayarkan THR secara bertahap, harus memberitahu ke Disnaker Tangsel.

"Apabila ada perusahaan, berkaitan dengan ketidakmampuan atau dicicil atau kesepakatan, silahkan memberitahukan ke kami 10 hari sebelum THR lebaran. Dari situ jadi tahu perusahaan yang sanggup dan enggak sanggup. Yang tidak melaporkan artinya mereka sanggup," jelasnya.

Namun, Sukanta kembali menegaskan, jika perusahaan wajib membayarkan penuh THR sesuai dengan yang tertera di UU Ciptakerja.

"Tetap kewajiban itu mesti diberikan, THR itu jelas di UU Ciptaker dan PP harus dibayar, wajib hukumnya," katanya.

Dalam pembayaran THR, Disnaker Tangsel hanya memfasilitasi perusahaan dan memediasi. Karena, nantinya akan dikenakan denda bagi yang terlambat membayarkan hak pegawainya.

"Kami hanya memfasilitasi, memediasi sanggupnya bagaimana. Sebab tidak ada sanksi hukumnya, paling didenda 5 persen mereka yang terlambat pembayarannya," tandasnya.