Berita

Dari kiri ke kanan: Politisi PDIP yang tersangkut kasus korupsi Bansos, Juliari Peter Batubara dan Politisi Gerindra yang tersankut kasus korupsi benur, Edhy Prabowo/RMOL

Politik

Survei LPPM: 79,2 Persen Publik Melihat Kader PDIP Dan Gerindra Paling Banyak Korupsi Saat Pandemi Covid

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 00:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permasalahan korupsi di masa pandemi Covid-19 menjadi satu sorotan tersendiri yang diangkat ke dalam survei nasional oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM) per April 2021.

Direktur Eksekutif LPPM, Daniel Zafnat Paneah mengatakan, pihaknya menerima jawaban dari 2.000 responden yang melihat kader di satu partai politik menjadi pelaku korupsi paling banyak.

Namun mulanya, LPPM menanyakan terkait wawasan responden terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Wiodo pada masa pandemi Covid-19.


"Sebanyak 90,7 persen responden mengetahui adanya peristiwa tindak pidana korupsi di pemerintahan yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung, baik melalui media cetak, TV, maupun media online dan media sosial," ujar Daniel dalam rilis survei yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/4).

Sementara itu, ketika para responden diberikan pertanyaan terbuka terkait parpol mana yang kadernya paling banyak dicokok oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, jawabannya menyorot kepada dua partai.

"Jawabannya, sebanyak 79,2 persen menyatakan PDIP dan Partai Gerindra yang kadernya melakukan tidak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19," bebernya.

"Sementara itu, ada 10,9 persen menyatakan partai politik lainnya, dan sebanyak 9,9 persen tidak memberikan jawaban," demikian Daniel menambahkan.

Dalam survei ini, LPPM menggunakan metode wawancara melalui telepon/Cellphone untuk melakukan kajian opini publik, selama rentang 26 Maret hingga 8 April 2021.

Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak, LPPM melakukan pembobotan dengan memperhatikan karakteristik populasi nasional yang mengacu pada demografi responden.

Adapun, margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,19 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya