Berita

Dari kiri ke kanan: Politisi PDIP yang tersangkut kasus korupsi Bansos, Juliari Peter Batubara dan Politisi Gerindra yang tersankut kasus korupsi benur, Edhy Prabowo/RMOL

Politik

Survei LPPM: 79,2 Persen Publik Melihat Kader PDIP Dan Gerindra Paling Banyak Korupsi Saat Pandemi Covid

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 00:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permasalahan korupsi di masa pandemi Covid-19 menjadi satu sorotan tersendiri yang diangkat ke dalam survei nasional oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM) per April 2021.

Direktur Eksekutif LPPM, Daniel Zafnat Paneah mengatakan, pihaknya menerima jawaban dari 2.000 responden yang melihat kader di satu partai politik menjadi pelaku korupsi paling banyak.

Namun mulanya, LPPM menanyakan terkait wawasan responden terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Wiodo pada masa pandemi Covid-19.


"Sebanyak 90,7 persen responden mengetahui adanya peristiwa tindak pidana korupsi di pemerintahan yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung, baik melalui media cetak, TV, maupun media online dan media sosial," ujar Daniel dalam rilis survei yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/4).

Sementara itu, ketika para responden diberikan pertanyaan terbuka terkait parpol mana yang kadernya paling banyak dicokok oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, jawabannya menyorot kepada dua partai.

"Jawabannya, sebanyak 79,2 persen menyatakan PDIP dan Partai Gerindra yang kadernya melakukan tidak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19," bebernya.

"Sementara itu, ada 10,9 persen menyatakan partai politik lainnya, dan sebanyak 9,9 persen tidak memberikan jawaban," demikian Daniel menambahkan.

Dalam survei ini, LPPM menggunakan metode wawancara melalui telepon/Cellphone untuk melakukan kajian opini publik, selama rentang 26 Maret hingga 8 April 2021.

Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak, LPPM melakukan pembobotan dengan memperhatikan karakteristik populasi nasional yang mengacu pada demografi responden.

Adapun, margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,19 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya