Berita

Guru besar Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Vaksin Nusantara Maksa Lanjut Ke Fase II, Prof. Beri: Relawannya Pun DPR, Ini Benar-benar Ganjil!

RABU, 14 APRIL 2021 | 16:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dianggap memaksakan kehendak untuk masuk ke tahapan uji klinis fase kedua.

Sebabnya, vaksin dendritik untuk membuat kekebalan penularan virus Covid-19 masih belum terlihat kualitas atau mutu keamanannya, di uji klinis fase pertama, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

Gurubesar Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, Zubairi Djoerban juga sependapat dengan hasil laporan BPOM setelah melakukan pengawalan Vaksin Nusantara sejak uji praklinis.


"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu," ujar sosok yang kerap isapa Prof. Beri ini dalam akun Twitternya, Rabu (14/4).

Salah satu contoh kesan memaksa dari pengembang Vaksin Nusantara ini, disebutkan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI itu, adalah dengan melihat dari sukarelawan penerima vaksin uji klinis fase kedua yang dimulai hari ini.

"Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tegasnya.

Maka dari itu, secara pribadi Zubairi Djoerban mengaku kesulitan meyakini diri untuk percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan.

"BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," paparnya.

"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," tambahnya.

Di akhir kicauannya, penemu virus HIV Aids di Indonesia ini berharap hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya