Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Ray Rangkuti: Reshuffle Kabinet Hanya Untuk Kebutuhan Kementerian Investasi

SELASA, 13 APRIL 2021 | 22:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pembentukan Kementerian Investasi mengakibatkan banyak kebutuhan, termasuk nomenklatur yang berujung pada likuidasi Kemenritek dan digabung ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, adanya Kementerian Investasi ini merupakan tindak lanjut dari UU Omnibus Law yang telah disahkan pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu.

"Artinya Kementerian Investasi ini betul-betul banyak sekali, selain Omnibus Law, Kemenristek pun demi kebutuhan untuk munculnya Kementerian Investasi ini," ujar Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Reshuffle Kabinet Sebagai Keniscayaan' pada Selasa (13/4).


Ray menuturkan, buntut dari kebijakan tersebut yakni adanya perombakan kabinet, terutama pada kementerian yang dilikuidasi oleh Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini bahwa perombakan kabinet yang terjadi lebih pada pertimbangan politis dalam rangka mengisi kekosongan dan rencana pembentukan Kementerian Investasi.

"Target realistis dari reshuffle ini gak lebih memang untuk menghadirkan kementerian investasi itu. Tidak dalam rangka melakukan konsolidasi politik seperti (reshuffle sebelumnya)," pungkasnya.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer sebelumnya menyatakan Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johny Plate, Mendag M. Luthfi, dan Mentan Yasin Limpo layak direshuffle oleh Presiden Jokowi.

Mereka dinilai berpotensi direshuffle pasca peleburan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud-Ristek.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya