Berita

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)/Net

Politik

Defisit APBN, Amir Hamzah Khawatir TMII Dijual Untuk Bayar Utang

SELASA, 13 APRIL 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke pemerintah dikhawatirkan justru lebih buruk.

Namun sebagian publik mengkhawatirkan pengambilalihan destinasi budaya yang berlokasi di Jakarta Timur tersebut untuk dijual kepada pihak swasta.

Pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mnegurai, ada kekhawatiran dari publik bahwa diambilalihnya TMII untuk dijual ke swasta.


"Pemerintahan Joko Widodo sedang mengalami kesulitan keuangan akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai harapan," kata Amir kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (13/4).

Kondisi perekonomian Indonesia makin diperparah oleh pandemi Covid-19. Sehingga sejak kuartal II-2020, perekonomian Indonesia terkontraksi, dan masuk jurang resesi.

Selain itu, pemerintah juga terlilit banyak hutang. Sehingga untuk membayar utang sebesar Rp 345 triliun yang telah jatuh tempo, pemerintah berutang lagi.

“Saat ini pemerintah sedang membutuhkan sumber pendanaan untuk menutup defisit APBN. Saya khawatir TMII dijual seperti beberapa jalan tol,” kata Amir.

Amir berharap pemerintahan Jokowi dapat mengelola TMII dengan lebih baik sehingga menambah pemasukan negara. Jokowi sepatutnya juga menghargai orang-orang yang telah berjasa membuat Indonesia memiliki TMII, yakni Ali Sadikin dan Ibu Tien Soeharto.

"Lebih bijaksana dan elegan jika selain dapat mengelola TMII dengan lebih baik, Ali Sadikin dan Ibu Tien Soeharto diberi penghargaan sebagai orang yang berjasa atas keberadaan TMII,” tutup Amir.

Diketahui, selama 44 tahun lokasi wisata di Jakarta Timur itu dikelola Yayasan Harapan Kita. Selama puluhan tahun itu, pemerintah tidak memberikan biaya operasional, namun yayasan rutin membayar pajak tontonan (pajak hiburan), selain PPh 21 dan PPh 25.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya