Gubernur Jatim Khofifah saat tinjau lokasi terdampak gempa di Lumajang/Ist
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kembali meninjau beberapa lokasi terdampak akibat gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di beberapa daerah di Jatim.
Setelah sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Malang, kali ini Khofifah melakukan peninjauan beberapa lokasi terdampak di Kabupaten Lumajang pada Senin (12/4).
Turut mendampingi secara langsung, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kapolres, Dansat Brimob serta wadanyon 527 dan Ketua Satgas Bencana BUMN yang juga Dirut Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.
Lokasi pertama yang ditinjau Gubernur Khofifah yaitu, Dusun Krajan, Desa Sidomulyo Kecamatan Peonojiwo. Sesampainya di sana disambut oleh Camat dan Kepala Desa Sidomulyo.
Khofifah melakukan peninjauan di berbagai titik terdampak baik ringan, sedang maupun berat.
Usai peninjauan, Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa.
Kata Khofifah, sinergitas itu mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat.
"Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi," ungkap Khofifah.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak.
Sesuai arahan Kepala BNPB jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.
"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR," terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, sesuai arahan Presiden diharapkan proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama 2 bulan.
Oleh karena itu pergerakan dari seluruh SDM TNI/Polri sedang dipetakan sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.
"Jadi kita berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama 2 bulan, sesuai arahan Bapak Presiden," tegasnya.
