Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan hari ini melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Mereka akan bekerja pada PSU di 16 tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terkait sengketa Pilkada Labusel.
"Hari ini pelantikan Ketua KPPS," kata Ketua KPU Labusel Ependi Pasaribu dikutip
Kantor Berita RMOLSumut, Senin (12/4).
Pelantikan KPPS ini akan dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atasnama KPU. PPS di tingkat desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya telah dilantik oleh KPU Labusel pada Sabtu (10/4). Ada 7 orang anggota KPPS di setiap TPS ditambah dua orang petugas keamanan TPS.
"Hari ini sekalian pelaksanaan rapid test untuk semua badan ad hoc dan sekretariat," jelasnya.
Sementara itu, terkait logistik surat suara untuk PSU, Ependi mengatakan, telah menerima sebanyak 3.817 surat suara dari perusahaan pencetak untuk PSU 24 April mendatang.
Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan.
"Hari Sabtu, 10 April 2021 sudah kita terima (surat suara) di gudang KPU Labusel," paparnya.
Untuk pelaksanaan PSU 16 TPS di Labusel ini, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 1,04 miliar.
PSU di Labuhanbatu Selatan akan menjadi pertarungan akhir dua pasang calon peraih suara terbanyak yang bersengketa di MK yakni pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap melawan pasangan Edimin-Ahmad Padli Tanjung.
Berdasarkan rekapitulasi KPU sebelum perintah PSU, pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap meraih 65,429 suara (42,11 persen) sementara pasangan Edimin-Ahmad Padli Tanjung meraih 66,007 (42,48 persen).
