Berita

Cyberspace Administration of China (CAC) luncurkan hotline untuk melaporkan komentar online yang mencemarkan nama baik Partai Komunis yang berkuasa dan sejarahnya/Net

Dunia

China Rilis Hotline Untuk Laporkan Komentar Buruk Soal Sejarah Di Dunia Maya

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 21:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Regulator siber China yakni Cyberspace Administration of China (CAC) meluncurkan hotline untuk melaporkan komentar online yang mencemarkan nama baik Partai Komunis yang berkuasa dan sejarahnya.

Peluncuran ini dilakukan jelang peringatan 100 tahun Partai Komunis pada Juli mendatang.

Hotline tersebut akan memungkinkan warganet di China untuk melaporkan sesama warganet yang "mendistorsi" sejarah Partai Komunis, menyerang kepemimpinan dan kebijakannya, mencemarkan nama baik pahlawan nasional dan menyangkal keunggulan budaya sosialis yang maju secara online.


"Beberapa dengan motif tersembunyi telah menyebarkan kesalahpahaman nihilisme historis secara online, dengan jahat mendistorsi, merendahkan dan meniadakan sejarah Partai," begitu bunyi pemberitahuan yang dirilis CAC, seperti dikabarkan Reuters (Minggu, 11/4).

“Kami berharap mayoritas pengguna Internet akan secara aktif memainkan peran mereka dalam mengawasi masyarakat ... dan dengan antusias melaporkan informasi berbahaya,” katanya.

Sebagai informasi, "nihilisme historis" adalah frasa yang digunakan di China untuk menggambarkan keraguan dan skeptisisme publik atas deskripsi Partai Komunis China tentang peristiwa masa lalu.

Pemberitahuan itu tidak menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang dilaporkan melalui hotline.

Hal itu sejalan dengan amandemen hukum yang dirilis awal tahun ini yang menetapkan bahwa orang-orang yang "menghina, memfitnah melanggar" memori pahlawan nasional dan martir China menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya