Amandemen Terbatas UUD 1945 Akan Membuka Kotak Pandora

Amandemen terbatas Undang Undang Dasar 1945 akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik terselubung.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena yang sepakat dengan pandangan Hakim Konstitusi Saldi Isra soal wacana amandemen terbatas uud 1945.

Menurut Saldi Isra, amandemen sulit dilakukan karena perubahan satu pasal akan bersinggungan dengan pasal lain yang juga harus diamandemen.

"Jika amandemen UUD 1945 dilakukan akan membuka kotak pandora. Bayangkan jika satu lembaga saja diakomodir untuk ditambahkan kewenangannya, maka berimplikasi pada lembaga yang lain yang juga akan meminta hal sama," kata Idris Laena dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/4).

Sebagai Ketua Fraksi Golkar MPR RI, ia mengaku khawatir jika amandemen terbatas dilakukan, justru akan sulit dikontrol mengingat ada sembilan fraksi dan satu kelompok yang pasti punya pandangan berbeda-beda.

"Jangan lupa, hak konstitusi itu melekat kepada setiap anggota. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, membicarakan amandemen UUD 1945 bukan waktu yang tepat," sambungnya.

Di sisi lain, ia melihat adanya wacana amandemen terbatas UUD 1945 hanya sebagai agenda elite politik tertentu. Selain itu, informasi yang sampaik kepada masyarakat juga tidak lengkap.

"Ini akan menimbulkan salah persepsi yang kemudian diterjemahkan berbeda-beda. Sehingga ada yang beranggapan wacana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR, bahkan peluang presiden tiga periode," tandasnya.