Berita

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini/Ist

Politik

PKS: Demokrasi Kita Saat Ini Tertatih-tatih Akibat Oligarki Kekuasaan

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 19:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila segala prosesnya berjalan dengan jujur dan adil tanpa dicampuri politik uang dan hal-hal lain yang menghambat demokrasi menjadi baik.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini yang menyebut demokrasi Indonesia berbeda dengan negara lain karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa.

“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi. Namun saat ini, demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital,” kata Jazuli, Minggu (11/4).


Ia menjelaskan, dibutuhkan komitmen kuat seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan demokrasi pancasila yang substantif,  yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohammad Sohibul Iman, mengatakan saat ini masyarakat terhadap akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.

Namun saat ini demokrasi di Tanah Air masih belum sesuai dengan harapan. Sebab, money politics masih marak terjadi dan membuat demokrasi tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.

"Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang tidak baik akibat abuse of power," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya