Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) saat meninjau vaksinasi di Klinik Pratama DPD RI/Ist

Kesehatan

Musnahkan Covid-19, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Dengarkan Pendapat Alternatif Ahli Epidemiologi

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 16:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan wabah Covid-19 perlu mendengarkan pendapat alternatif para ahli epidemiologi.

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pendapat para ahli penting agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi yang sudah berjalan setahun lebih.

"Pendapat para ahli perlu kita dengarkan agar kita bisa secepatnya keluar dari kasus wabah Covid-19," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/4).


Hal lain yang tak kalah penting adalah soal ketersediaan vaksin Covid-19. Pemerintah, kata LaNyalla, perlu punya langkah strategis dalam mengantisipasi embargo AstraZeneca.

"Sebab, pasca-embargo di beberapa negara terjadi lonjakan penderita Covid-19," tutur LaNyalla.

Di sisi lain, saat ini hal yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan pola hidup sehat serta penerapan protokol kesehatan.

"Maka, kebiasaan baru itulah yang harus kita galakkan. Selain penyelesaian penyediaan vaksin tetap kita usahakan untuk memberikan proteksi dari dalam," tutupnya.

Belum lama ini, ahli epidemiologi dari Griffith University di Australia, Dicky Budiman mengungkapkan jika vaksin bukanlah solusi utama. Vaksin memang menunjang pengendalian Covid-19, namun protokol kesehatan dasar yang telah dibuat sebelumnya justru yang lebih utama.

Ia menjelaskan, banyak faktor yang memengaruhi dari program herd immunity, di antaranya resistansi pada vaksin, munculnya varian baru, dan menurunnya efikasi vaksin.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya