Berita

Buletin Molotov yang dicetak oleh para aktivis di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Batasi Internet, Aktivis Gencar Sebar Buletin Bawah Tanah

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembatasan internet oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis revolusi mencari alternatif lain dengan buletin cetak bawah tanah.

Seorang aktivis berusia 30-an tahun bernama Lynn Thant (bukan nama asli) memulai buletin bawah tanah dan menamainya sebagai "Molotov".

"Ini adalah tanggapan kami terhadap mereka yang memperlambat arus informasi, dan itu merupakan ancaman bagi kami," ujarnya, seperti dikutip AFP.


Ribuan pembaca di seluruh negeri mengunduh versi PDF dari publikasi tersebut dan mencetak serta mendistribusikan salinan fisiknya ke seluruh lingkungan di Yangon dan Mandalay, serta daerah lainnya.

Meski menyadari risiko besar untuk membuat buletin tersebut, Lynn Thant tidak gentar.

"Jika kita menulis literatur revolusioner dan mendistribusikannya seperti ini, kita bisa berakhir di penjara selama bertahun-tahun," ujarnya.

"Bahkan jika salah satu dari kita ditangkap, ada anak muda yang akan terus memproduksi buletin Molotov. Bahkan jika salah satu dari kita terbunuh, orang lain akan muncul ketika seseorang jatuh. Buletin Molotov ini akan terus ada hingga revolusi berhasil," tambahnya.

Dia mengatakan sejauh ini publikasi tersebut telah menjangkau lebih dari 30 ribu orang di Facebook dan audiens utamanya adalah para aktivis Generasi Z.

Myanmar telah hidup di bawah kekuasaan militer selama 49 tahun sebelum beralih ke demokrasi pada 2011.

Selama itu, Myanmar memiliki sejarah panjang publikasi bawah tanah. Media independen berada di bawah ancaman, dengan 64 jurnalis ditangkap sejak kudeta dan 33 masih ditahan.

Menurut kelompok pemantau NetBlocks, selama 56 hari berturut-turut telah terjadi pemadaman Internet di Myanmar yang dilanda kudeta.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menunjukkan lebih dari 3.000 orang ditangkap dan lebih dari 700 orang meninggal dunia sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya