Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Kecewa Pencopotan Karyawan Pelni, Saleh Daulay: Seolah Ada Kesalahan Besar Saat Mau Buat Pengajian Di Masjid

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pencopotan pejabat PT Pelni gara-gara hendak membuat kajian Ramadhan online tanpa melengkapi izin kedireksian disayangkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Dia menyayangkan sekaligus kecewa dengan tindakan sembrono petinggi Pelni tersebut. Sebab secara logika, kata Saleh, pejabat yang hendak menggelar kajian Ramadhan online tersebut sudah pasti orang baik.

"Saya sangat menyayangkan pencopotan pejabat yang mengundang penceramah ke mesjid yang ada Pelni. Pasalnya, pejabat tersebut adalah orang baik. Orang yang dinilai bertanggung jawab dalam mengisi kegiatan keagamaan di masjid,” tegas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/4).


Seharusnya pejabat tersebut tidak perlu dicopot oleh pimpinan pelni. Apalagi alasaan pencopotan sebatas perizinan acara untuk perayaan bulan suci Ramadhan.

Ketua Fraksi PAN ini menilai bahwa jajaran direksi Pelni seharusnya sebatas meminta keterangan saja dari pihak terkait dan tidak perlu sampai mencopot jabatannya.

"Karena orangnya orang baik, semestinya tidak perlu dicopot. Kalaupun mau diminta keterangan, silakan saja. Kesannya, dengan pencopotan itu seakan-akan ada kesalahan besar dalam melaksanakan pengajian di masjid Pelni itu. Tentu ini tidak baik di mata publik,” tandasnya.

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto memberi penjelasan mengenai peredaran poster kegiatan kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama. Kata Dede, sapaan akrabnya, dewan direksi Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu, sehingga acara tersebut dibatalkan.

"Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan," katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pelni akhirnya memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadhan. Sementara buntut dari pembatalan ini, ada pejabat yang dimutasi dari jabatannya ke posisi lain.

"Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP," ujarnya. 


"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya