Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Kecewa Pencopotan Karyawan Pelni, Saleh Daulay: Seolah Ada Kesalahan Besar Saat Mau Buat Pengajian Di Masjid

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pencopotan pejabat PT Pelni gara-gara hendak membuat kajian Ramadhan online tanpa melengkapi izin kedireksian disayangkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Dia menyayangkan sekaligus kecewa dengan tindakan sembrono petinggi Pelni tersebut. Sebab secara logika, kata Saleh, pejabat yang hendak menggelar kajian Ramadhan online tersebut sudah pasti orang baik.

"Saya sangat menyayangkan pencopotan pejabat yang mengundang penceramah ke mesjid yang ada Pelni. Pasalnya, pejabat tersebut adalah orang baik. Orang yang dinilai bertanggung jawab dalam mengisi kegiatan keagamaan di masjid,” tegas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/4).

Seharusnya pejabat tersebut tidak perlu dicopot oleh pimpinan pelni. Apalagi alasaan pencopotan sebatas perizinan acara untuk perayaan bulan suci Ramadhan.

Ketua Fraksi PAN ini menilai bahwa jajaran direksi Pelni seharusnya sebatas meminta keterangan saja dari pihak terkait dan tidak perlu sampai mencopot jabatannya.

"Karena orangnya orang baik, semestinya tidak perlu dicopot. Kalaupun mau diminta keterangan, silakan saja. Kesannya, dengan pencopotan itu seakan-akan ada kesalahan besar dalam melaksanakan pengajian di masjid Pelni itu. Tentu ini tidak baik di mata publik,” tandasnya.

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto memberi penjelasan mengenai peredaran poster kegiatan kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama. Kata Dede, sapaan akrabnya, dewan direksi Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu, sehingga acara tersebut dibatalkan.

"Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan," katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pelni akhirnya memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadhan. Sementara buntut dari pembatalan ini, ada pejabat yang dimutasi dari jabatannya ke posisi lain.

"Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP," ujarnya. 


"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tutupnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji!

Senin, 06 Mei 2024 | 05:37

Samani-Belinda Optimis Menang di Pilkada Kudus

Senin, 06 Mei 2024 | 05:21

PKB Kota Probolinggo cuma Buka Pendaftaran Wawalkot

Senin, 06 Mei 2024 | 05:17

Golkar-PDIP Buka Peluang Koalisi di Pilgub Jabar

Senin, 06 Mei 2024 | 04:34

Heboh Polisi Razia Kosmetik Siswi SMP, Ini Klarifikasinya

Senin, 06 Mei 2024 | 04:30

Sebagian Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan

Senin, 06 Mei 2024 | 03:33

Melly Goeslaw Tetarik Maju Pilwalkot Bandung

Senin, 06 Mei 2024 | 03:30

Mayat Perempuan Tersangkut di Bebatuan Sungai Air Manna

Senin, 06 Mei 2024 | 03:04

2 Remaja Resmi Tersangka Tawuran Maut di Bandar Lampung

Senin, 06 Mei 2024 | 02:55

Aspirasi Tak Diakomodir, Relawan Prabowo Jangan Ngambek

Senin, 06 Mei 2024 | 02:14

Selengkapnya