Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti disambut Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah saat tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu/Ist

Politik

Terancam Defisit, LaNyalla: Harus Ada Skema Baru Datangkan Vaksin

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 19:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia terancam kehilangan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca pasca embargo. Sebab dari target 30 juta dosis untuk periode Maret-April, Indonesia baru mendapatkan 20 juta dosis.

Defisit vaksin ini pun mendpaat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Ini bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Pemerintah harus memberikan perhatian serius," jelas LaNyalla di Bengkulu, Jumat (9/4).


Pada dasarnya, LaNyalla mengaku defisit vaksin sudah terprediksi sebelumnya. Namun sayang, hal ini tidak segera diantisipasi Kementerian Kesehatan.

"Semestinya Kemenkes sudah memiliki roadmap yang jelas sehingga skema pemberian vaksin sesuai dengan jadwal. Atau, Kemenkes membuat skema opsi lain jika vaksin tidak dapat didatangkan," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu meminta pemerintah memberikan skema lain yang lebih konkret jika ketidakpastian kedatangan vaksin sangat tinggi.

"Selain itu pemerintah perlu keterbukaan kepada publik agar dipahami keadaan yang sebenarnya, sehingga memunculkan kesadaran untuk mengubah perilaku masyarakat," kata LaNyalla.

Ditambahkannya, Indonesia harus terus melobi negara-negara produsen
vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi.

"Kita jangan menyerah, terus upayakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki agar menjadi opsi lain dalam penyediaan vaksin, jika pun tidak berhasil kita telah belajar mengenai science vaksin yang sangat mahal," tutupny.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya