Menteri Investasi Harus Berani Taklukkan Ego Sektoral Antar Kementerian

Rencana Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR RI dinilai sesuai dengan amanat undang-undang tentang kementerian.

"Sesuai dengan UU 39/2008 Tentang Kementerian Negara, maka investasi ada di kementerian dengan grade atau kelas 3," kata anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, Jumat (9/4).

Nantinya, politisi PDIP ini berharap kementerian tersebut lebih fokus dan terukur dalam mengonsolidasikan program-program kebijakan pemerintah di sektor investasi.

"Kementerian ini saya harap fokus pada urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Utamanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi," lanjutnya.

Darmadi juga berharap agar siapa pun yang ditunjuk sebagai Menteri Investasi harus lebih berani mengambil keputusan membereskan beragam permasalahan, terutama hubungannya dengan kementerian lain. Sebab sekarang ini, masih banyak kebijakan kementerian menghambat investasi.

"Ego sektoral antarkementerian masih tinggi. Maka dari itu Menteri Investasi mesti melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang investasi," tegasnya.

"Jadi menteri harus menyiapkan aktor, penulis naskah dan sutradara secara terpisah, jangan dirangkap semua sesuai teori images of organization dari Gareth Morgan," tandas Bendahara Megawati Institute ini.