Berita

Inisiator KAMI, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat/Net

Politik

Penjara HRS, Syahganda, Dan Jumhur Adalah Penjara Ketidakadilan

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keberagaman pendapat yang ada di negeri ini bukan berarti pemerintah bebas memenjarakan siapapun dengan cara apapun. Keadilan, hukum, dan kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dalam negara yang menganut demokrasi.

Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya.

“Sekali lagi keadilan adalah payung keberagaman,” tegasnya, Jumat (9/4).


Andi Arief lantas menyinggung kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab dan dua inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

Di mana Habib Rizieq yang selama ini keras menentang pemerintah merupakan orang yang kali pertama diadili karena pelanggaran protokol kesehatan.

Sementara Jumhur dan Syahganda yang juga kerap mengkritik pemerintah dijerat kasus sebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan. Bahkan Syahganda menjadi satu-satunya orang yang dituntut 6 tahun penjara karena kasus informasi bohong.

Andi Arief menekankan bahwa ketiganya sedang mengalami ketidakadilan.

“Penjara HRS, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan,” tegasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya