Berita

Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Demokrat: Kalau Serius Tekan Laju Pandemi Covid-19, Kenapa Mudik Dilarang Tapi Pariwisata Dibuka?

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 00:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap inkonsisten seolah ditunjukkan oleh pemerintah secara vulgar, dalam hal ini mengenai kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarang mudik, di sisi yang lain pemerintah membuka keran pariwisata.

Begitu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan, Kamis (8/4).   


"Larangan mudik, saya pikir surat edaran itu baru himbauan dan kembali berulang, inkonsistensi pemerintah. Kemudian pola blunder pemerintah dengan pernyataan Bang Sandi (Menparekraf) yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK Muhadjir bahwa tempat wisata boleh dibuka," kata Irwan.

Anggota Komisi V DPR RI ini melihat tidak ada keseriusan pemerintah pusat dalam hal menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Pemerintah terkesan hanya menggugurkan kewajiban semata.

"Saya melihat enggak ada keseriusan di situ, lagi lagi ini seperti menggugurkan kewajiban, seolah-olah pemerintah ingin di lihat serius menangani Covid-19 ini, tetapi pernyataannya terus bertambah, kematian juga meningkat," kata Irwan.

"Karena saya melihat setiap regulasi yang dikeluarkan itu ada mis pada implementasi dan efektifitasnya, contohnya misalnya larangan mudik hari ini wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya  ditentukan tanggal 6 sampai 17 Mei, sebelum tanggal 6 siapa yang mau menjamin kalau kemudian tidak ada regulasi yang ketat," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya