Berita

Kepala KSP saat dinobatkan menjadi ketua umum oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak di Deliserdang/Net

Politik

Meilda Pandiangan Cium Gelagat Moeldoko Ingin Disejajarkan Dengan Jokowi

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ucapan turut berduka yang disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari terakhir menuai kecaman.

Salah satunya dari aktivis perempuan 1998, Meilda Pandiangan yang mengecam Moeldoko karena mengatasnamakan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kecaman disampaikan lantaran pemerintah secara resmi telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Demokrat. KLB inilah yang kemudian menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.


"Mestinya Moeldoko malu karena masih mengklaim sebagai ketua umum Partai Demokrat. Pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal sadar diri dan melakukan taubat massal," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Meilda juga meminta Moeldoko untuk berhenti pura-pura lupa jika dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP. Sebab, pernyataan Moeldoko mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana, mendorong difungsikannya penampungan sementara, dan bahkan ingin mengajak kerjasama pemerintah terdengar menjadi lucu.

"Pernyataan tersebut seakan-akan Moeldoko sudah menjadi outsider Pemerintah. Tapi faktanya Moeldoko adalah anak buah presiden yang seharusnya melayani presiden," papar imel.

Sebagai Kepala KSP, Moeldoko seharusnya bisa datang langsung ke lokasi bencana dan mendata jumlah korban dan kerusakan. Data yang didapat lalu dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagaimana anak buah melayani atasan.

“Bukan malah gaya-gayaan memuji dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mengajak kerjasama dengan pemerintah,” tuturnya.

Meilda pun menduga Moeldoko sudah tidak mau menjadi anak buah Presiden Joko Widodo. Klaim sebagai ketua umum Demokrat dan pujian pada pemerintah yang disampaikan, kata Meilda, bisa dianggap sebagai gelagat ingin disejajarkan dengan Jokowi.

"Sadarlah Moel, level Anda sebagai anak buah Presiden, jangan sekali-kali mensejajarkan diri dengan presiden, apalagi dengan mengklaim sebagai ketua umum partai orang," tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya