Berita

Kepala KSP saat dinobatkan menjadi ketua umum oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak di Deliserdang/Net

Politik

Meilda Pandiangan Cium Gelagat Moeldoko Ingin Disejajarkan Dengan Jokowi

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ucapan turut berduka yang disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari terakhir menuai kecaman.

Salah satunya dari aktivis perempuan 1998, Meilda Pandiangan yang mengecam Moeldoko karena mengatasnamakan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kecaman disampaikan lantaran pemerintah secara resmi telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Demokrat. KLB inilah yang kemudian menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.


"Mestinya Moeldoko malu karena masih mengklaim sebagai ketua umum Partai Demokrat. Pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal sadar diri dan melakukan taubat massal," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Meilda juga meminta Moeldoko untuk berhenti pura-pura lupa jika dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP. Sebab, pernyataan Moeldoko mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana, mendorong difungsikannya penampungan sementara, dan bahkan ingin mengajak kerjasama pemerintah terdengar menjadi lucu.

"Pernyataan tersebut seakan-akan Moeldoko sudah menjadi outsider Pemerintah. Tapi faktanya Moeldoko adalah anak buah presiden yang seharusnya melayani presiden," papar imel.

Sebagai Kepala KSP, Moeldoko seharusnya bisa datang langsung ke lokasi bencana dan mendata jumlah korban dan kerusakan. Data yang didapat lalu dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagaimana anak buah melayani atasan.

“Bukan malah gaya-gayaan memuji dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mengajak kerjasama dengan pemerintah,” tuturnya.

Meilda pun menduga Moeldoko sudah tidak mau menjadi anak buah Presiden Joko Widodo. Klaim sebagai ketua umum Demokrat dan pujian pada pemerintah yang disampaikan, kata Meilda, bisa dianggap sebagai gelagat ingin disejajarkan dengan Jokowi.

"Sadarlah Moel, level Anda sebagai anak buah Presiden, jangan sekali-kali mensejajarkan diri dengan presiden, apalagi dengan mengklaim sebagai ketua umum partai orang," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya