Sentil Sri Mulyani, Iwan Sumule: Ekonomi Tumbuh Bukan Karena Utang, Tapi Strategi Dan Kebijakan Yang Pro Rakyat

Pandemi Covid-19 telah membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami kondisi terburuk sejak 150 tahun terakhir. Sebab, ada 170 negara di dunia yang mengalami kontraksi akibat Covid-19 termasuk Indonesia.

Atas alasan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak memandang bulu. Dan sebagai konsekuensinya, kontraksi ekonomi akan berimbas pada kenaikan pengangguran, kenaikan kemiskinan, dan juga dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pernyataan Sri Mulyani yang disampaikan dalam webinar IAIE, Selasa (6/4) merupakan tanda bahwa yang bersangkutan tidak mampu mengelola uang negara dengan baik.

“Sebab yang terjadi di Indonesia adalah negara terlilit utang ribuan triliun, sementara kebijakan yang dihadirkan menyengsarakan rakyat,” tuturnya kepada redaksi, Rabu (7/4).

Iwan Sumule menilai dana ratusan triliun yang disiapkan pemerintah untuk penanganan pandemi seolah terbuang sia-sia. Sebab, gelontoran dana itu gagal dalam menanggulangi dampak pengangguran, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan cenderung tidak jelas dan malah jadi bancakan pejabat. Contoh kecilnya di kasus bansos,” tuturnya.

Iwan Sumule lantas mencontohkan negara tetangga yang dulu berada jauh di bawah Indonesia, Vietnam. Di mana ekonomi Vietnam berhasil tumbuh di masa pandemi masih melanda, tapi tidak menumpuk utang triliunan.

Singkatnya, Iwan Sumule ingin mengatakan bahwa ekonomi tumbuh bukan karena utang, melainkan strategi ekonomi yang benar dan kebijakan ekonomi tidak sengsarakan rakyat.

Kebijakan seperti memberi stimulus pajak kepada perusahaan otomotif dan bukan kepada UMKM, juga kebijakan impor beras dan garam di saat petani sedang panen raya merupakan bagian dari strategi buruk yang tidak jelas juntrungannya.

“Sehingga membuat pertanyaan, pemerintah ini kerja untuk siapa? Karena yang diuntungkan dari setiap kebijakan ekonomi pemerintah adalah para oligarki dan mafia,” tutupnya.