Temuan ADB 30 Juta UMKM Bangkrut Jadi Alarm Kemenkop Berbenah

Temuan Asian Development Bank (ADB) yang melaporkan 30 juta pelaku UMKM Indonesia bangkrut imbas Covid-19 selama tahun 2020 menjadi warning bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meski metodologinya masih debatable.

"Perlu waspada. Dugaan saya tidak sebesar itu (30 juta) tergantung metodologi penelitian. Tapi harus waspada karena memang 77% UMKM kita tidak punya keunggulan bersaing," kata anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Selasa (6/4).

Darmadi menekankan agar Kemenkop UKM memiliki basis data yang memadai terkait UMKM agar publik lebih percaya data pemerintah ketimbang pihak eksternal.

Oleh karenanya, politisi PDIP berpesan agar Kemenkop UKM memberi penjelasan dengan basis kajian ilmiah kepada masyarakat, bukan berdasarkan pada asumsi-asumsi berbasis emosional.

"Kemenkop enggak boleh pakai asumsi dan perkiraan dalam menentukan UMKM yang bangkrut. Harus ada research yang akurat," lanjut Bendahara Megawati Institute ini.

Ia kembali mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memberi perhatian kepada pelaku usaha kecil. Sebab dari laporan para pengusaha kecil seperti warteg yang pernah berdiskusi dengannya, ada ribuan pengusaha gulung tikar.

"Saat perwakilan warteg yang tergabung dalam Kowantara bertemu kami, memang banyak warteg yang bangkrut. Bahkan angkanya sampai 20 ribu pelaku warteg sudah gulung tikar," ungkapnya.

Kemenkop UKM sendiri menepis hasil riset ADB yang menunjukkan puluhan ribu UMKM gulung tikar selama taun 2020. Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya justru mempertanyakan survei yang dilakukan ADB.

"Sumber ADB itu respondennya hanya 1.200-an untuk studi terbatas. Jadi mungkin saya enggak tahu persis dari mana data itu," kata Eddy dalam konferensi pers virtual hari ini.