Berita

Perwakilan tenaga honorer menemui Fraksi Gerindra DPR Papua/Ist

Politik

Minta Keadilan, Tenaga Honorer Sarmi Ngadu Ke Fraksi Gerindra DPR Papua

SELASA, 06 APRIL 2021 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi mengadukan nasib mereka yang tak kunjung diangkat kepada Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni.

Perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi, Herits Sroyer menyampaikan, pihaknya meminta pemerintah pusat maupun Pemprov Papua untuk memperhatikan nasib ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sarmi.

Selain itu, ratusan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi ini juga meminta pembagian kuota untuk honorer di Papua dibagi merata dan seadil-adilnya.


"Jadi hasil verifikasinya nanti, itu pemerintah juga harus transparansi dan harus dipublikasi di media,” kata Herits Sroyer, Selasa (6/4).

Adapun pertemuan perwakila tenaga honorer dengan Fraksi Gerindra dilakukan di ruang Fraksi Gerindra DPR Papua, Kamis (1/4). Fraksi Gerindra Papua diminta menjembatani dan mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat maupun Pemprov Papua.

“Pertemuan sudah kami lakukan dengan Pemprov Papua selama tiga hari untuk membahas tentang pengangkatan honorer. Tapi kami tidak mendapatkan hasil yang menjanjikan dan terkesan mengambang,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol menyebut pemerintah pusat memberikan kuota sebanyak 20 ribu. Kuota tersebut masih jauh di bawah jumlah tenaga honorer di Papua yang berkisar 80 ribu orang.

“Jadi memang harus ada pemerataan dalam pembagian kuota honorer ini. Dan kami juga minta Pemprov segera mengumumkan nama-nama honorer yang sudah ada dalam pemerintahan, lalu pulangkan tenaga itu ke daerahnya masing-masing," tegas Natan Pahabol.

Mendengar aspirasi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni berjanji akan mendorong aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Papua dan Sekda Papua.

"Fraksi Gerindra akan mendorong untuk bisa bertemu dengan Gubernur dan Sekda Papua. Kita akan dorong hal ini supaya dapat tertangani dengan baik, seadil-adilnya dan segera mungkin,” tutup Yanni.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya