Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Politik

Sindir Mendagri Soal Lukas Enembe, Natalius Pigai: Ada Pejabat Diam-diam Ke Singapura Tidak Ribut

SENIN, 05 APRIL 2021 | 23:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sindiran keras disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai kepada Kementerian Dalam Negeri terkait polemik perjalanan tanpa izin Gubernur Papua, Lukas Enembe ke Papua Nugini belum lama ini.

Pigai menyatakan, banyak pejabat yang kerap pergi ke luar negeri namun jarang tersorot. Hal itu berbeda dengan lawatan Lukas Enembe ke Papua Nugini dengan alasan berobat.

"Saya juga lihat pejabat RI ke Singapura diam-diam, judi, ketemu pengusaha jahat, bagi uang rampok, simpan uang korupsi, bawa wanita-wanita simpanan tapi tidak pernah ada yang ributkan," kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Senin (5/4).


Namun demikian, ia tak menjelaskan secara gamblang sosok pejabat yang dimaksud Pigai.

Di sisi lain, ia justru merasa heran dengan ramainya pemberitaan perjalanan kepala daerah asal Papua.

"Lukas berobat ke PNG sbagai warga Papua diributkan. Ini yang namanya Papua phobia dan rasisme," tandasnya.

Belum lama ini, Mendagri Tito Karnavian telah menegur Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurut Tito, apapun alasannya, tindakan Lukas Enembe tidak bisa dibenarkan karena pergi tanpa mengantongi izin.

“Saya sudah berikan sanksi teguran keras pada Gubernur Enembe. Jadi kalau memang urgent sekali, komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat menyusul, makanya saya mau temui," ucap Tito di Jayapura hari ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya