Jadi Figur Utama Pendongkelan Demokrat, Moeldoko Dianggap Sudah Pas Dicopot Dari Kepala KSP

Sosok Moeldoko yang dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa di Deliserdang, Sumatera Utara, dituntut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Tuntutan itu mengemuka di publik setelah simpatisan dan pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), mewacanakan itu.

Bahkan, baru-baru ini Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebutkan dua nama tokoh politik yang dinilai pantas menggantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP.

Dua nama politisi itu antara lain, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin dan eks Wakil Ketua DPR sekaligus Pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, wacana ini wajar jika masih cukup kencang disaksikan khalayak umum.

Pasalnya, Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat ini merupakan tokoh sentral di luar tokoh-tokoh politik internal partai berlambang Mercy.

"Karena memang harus diakui demokrat KLB ini figur kuncinya memang Moeldoko," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/4).

Kalau yang menjadi ketum itu Marzuki Ali, Darmizal atau Jhoni Allen biasa-biasa saja, karena mereka orang dalam. Tapi karena ada orang yang baru di Demokratkan, kebetulan kepala KSP, jadi segaala atribut yang melekat di Pak Moeldoko ya dibegitukan," sambungnya.

Maka dari itu, dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyatakan, perihal pergantian Kepala KSP dengan memunculkan nama Fahri Hamzah dan Ali Mochtar Ngabalin adalah tindakan politik yang diambil oleh Partai Demokrat kubu AHY.

"Dan ini bukan pukulan balasan lagi, tapi memang serangan babak lanjut yang belum selesai," demikian Adi Prayitno menambahkan.